Jika Penyelanggara Pilkada Blitar Tak Netral, Ini Ultimatum Garda Bangsa PKB
Rabu, 04 November 2020 - 18:25 WIB
Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar, mengultimatum penyelenggara Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar. Foto/Ilustrasi
BLITAR - Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar , mengultimatum penyelenggara Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar, untuk tetap bersikap profesional, menjaga netralitas dan independensinya. (Baca juga: Mulai Besok Produk Prancis Hilang Dari Pasaran di Karawang )
Jika dalam penyelenggaran ditemukan pelanggaran oleh komisioner KPU maupun Bawaslu, Garda Bangsa PKB mengancam akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Karena hanya DKPP yang berwenang mengusut pelanggaran penyelenggara pemilu," tegas Ketua Garda Bangsa Kabupaten Blitar , Nur Muchlisin kepada SINDOnews.com Rabu (4/11/2020). Pilkada Kabupaten Blitar 2020 diramaikan dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Yakni paslon petahana Rijanto-Marheinis Urip Widodo yang diusung PDIP dengan koalisi besarnya (Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Demokrat dan PPP) dan paslon Rini Syarifah-Rahmad Rachmad Santoso yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS. (Baca juga: Awas, 15 Kawasan di Surabaya Rawan Bencana di Aliran Sungai )
Gejala pelanggaran netralitas dan independesi, termasuk kode etik, diakui Nur Muchlisin memang belum terlihat. Dari pantauan Garda Bangsa, sejauh ini penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di Kabupaten Blitar masih berjalan sesuai koridor.
Kendati demikian penyimpangan netralitas dan etika bisa saja sewaktu waktu terjadi. Misalnya karena adanya faktor tekanan politik dari pihak yang berkepentingan. "Apalagi DKPP secara geografis juga jauh. Namun sejauh ini penyelenggara masih sesuai koridor," kata Nur Muchlisin.
Garda Bangsa berharap penyelenggaran pesta demokrasi di Kabupaten Blitar berjalan sesuai koridor yang benar. Terkait paslon Rini-Rachmad yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS, Nur Muchlisin menegaskan semakin optimis menang. (Baca juga: Berurai Air Mata, Ibu Ini Berani Adang Genk Moge yang dengan Brutal Aniaya Intel Kodim )
Sejak ditetapkan sebagai paslon, tingkat elektabilitas dan popularitas paslon Rini-Rachmad terus menguat. Artinya, kata Nur Muchlisin, pada 9 Desember nanti, masyarakat Kabupaten Blitar akan memiliki pasangan bupati dan wakil bupati baru.
"Kita semakin optimis Blitar baru," tegas Nur Muchlisin. Lalu bagaimana dengan adanya ulama dari kalangan nahdliyin yang tidak ikut mendukung jago PKB, melainkan terang terangan mendukung paslon petahana Rijanto-Marheinis?.
Secara diplomatis Nur Muchlisin mengatakan, meskipun berbeda pilihan politik, sebagai santri nahdliyin rasa hormat dan tawadu' kepada para ulama dan kiai tetap dijunjung tinggi. "Meski beda pilihan politik kita tetap menghormati ulama dan kiai," pungkas Nur Muchlisin. (Baca juga: 4 Kg Sabu Dari Jaringan Internasional, Dimusnahkan BNNP Kepri )
Menanggapi hal itu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan sudah menjadi komitmen awal penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga profesionalitas dan integritas. "Sudah menjadi komitmen kami (penyelenggara) untuk selalu menjaga profesionalitas dan integritas," ujar Hakam.
Jika dalam penyelenggaran ditemukan pelanggaran oleh komisioner KPU maupun Bawaslu, Garda Bangsa PKB mengancam akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Karena hanya DKPP yang berwenang mengusut pelanggaran penyelenggara pemilu," tegas Ketua Garda Bangsa Kabupaten Blitar , Nur Muchlisin kepada SINDOnews.com Rabu (4/11/2020). Pilkada Kabupaten Blitar 2020 diramaikan dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Yakni paslon petahana Rijanto-Marheinis Urip Widodo yang diusung PDIP dengan koalisi besarnya (Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Demokrat dan PPP) dan paslon Rini Syarifah-Rahmad Rachmad Santoso yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS. (Baca juga: Awas, 15 Kawasan di Surabaya Rawan Bencana di Aliran Sungai )
Gejala pelanggaran netralitas dan independesi, termasuk kode etik, diakui Nur Muchlisin memang belum terlihat. Dari pantauan Garda Bangsa, sejauh ini penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di Kabupaten Blitar masih berjalan sesuai koridor.
Kendati demikian penyimpangan netralitas dan etika bisa saja sewaktu waktu terjadi. Misalnya karena adanya faktor tekanan politik dari pihak yang berkepentingan. "Apalagi DKPP secara geografis juga jauh. Namun sejauh ini penyelenggara masih sesuai koridor," kata Nur Muchlisin.
Garda Bangsa berharap penyelenggaran pesta demokrasi di Kabupaten Blitar berjalan sesuai koridor yang benar. Terkait paslon Rini-Rachmad yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS, Nur Muchlisin menegaskan semakin optimis menang. (Baca juga: Berurai Air Mata, Ibu Ini Berani Adang Genk Moge yang dengan Brutal Aniaya Intel Kodim )
Sejak ditetapkan sebagai paslon, tingkat elektabilitas dan popularitas paslon Rini-Rachmad terus menguat. Artinya, kata Nur Muchlisin, pada 9 Desember nanti, masyarakat Kabupaten Blitar akan memiliki pasangan bupati dan wakil bupati baru.
"Kita semakin optimis Blitar baru," tegas Nur Muchlisin. Lalu bagaimana dengan adanya ulama dari kalangan nahdliyin yang tidak ikut mendukung jago PKB, melainkan terang terangan mendukung paslon petahana Rijanto-Marheinis?.
Secara diplomatis Nur Muchlisin mengatakan, meskipun berbeda pilihan politik, sebagai santri nahdliyin rasa hormat dan tawadu' kepada para ulama dan kiai tetap dijunjung tinggi. "Meski beda pilihan politik kita tetap menghormati ulama dan kiai," pungkas Nur Muchlisin. (Baca juga: 4 Kg Sabu Dari Jaringan Internasional, Dimusnahkan BNNP Kepri )
Menanggapi hal itu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan sudah menjadi komitmen awal penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga profesionalitas dan integritas. "Sudah menjadi komitmen kami (penyelenggara) untuk selalu menjaga profesionalitas dan integritas," ujar Hakam.
(eyt)
tulis komentar anda