DPRD Telusuri Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan Bulukumba

BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba , mulai memberikan atensi terhadap dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2019.

Dana non kapitasi yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dinilai bermasalah. Itu karena, sejumlah Puskesmas belum menerima sepenuhnya dana non kapitasi JKN.





DPRD Bulukumba telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Puskesmas dan Dinkes Bulukumba terkait dana non kapitasi JKN 2019.

Anggota Komisi D DPRD Bulukumba , Syamsir Paro mengatakan, jika dana non kapitasi JKN 2019 disinyalir bermasalah. Pasalnya sejumlah Puskesmas mengeluhkan belum diterimanya dana kapitalisi tersebut.

"Sejumlah Puskesmas mengeluh lantaran dana non kapitasi JKN 2019 belum sepenuhnya diterima. Padahal, dana non kapitasi 2019 sudah masuk ke rekening Dinkes Bulukumba," katanya, Senin, (17/08/2020).

Bahkan, anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Syamsir Paro, mengakui untuk dana non kapitasi JKN terhitung Januari hingga April 2020 yang sudah masuk ke rekening Dinkes Rp13 Miliar.

"Sudah ada di rekening Dinkes tapi sampai saat ini masih banyak pegawai Puskesmas yang belum menerima tunjangan yang bersumber dari dana non kapitasi JKN," terangnya.

Syamsir Paro menegaskan, DPRD akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait untuk mendalami dugaan penyalahgunaan dana non kapitasi 2019.

"Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk mendengarkan klarifikasi atas dana kapitasi ini," tegasnya.