Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PPDB Jateng Ditutup, Ganjar Minta Staf Dindik Perketat Verifikasi Data
loading...
Gubernur Ganjar Pranowo saat sidak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kamis (25/6/2020). Foto/Humas Pemprov Jateng.
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali sidak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kamis (25/6/2020). Sidak dilakukan sesaat setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Jawa Tengah resmi ditutup pukul 16.00 WIB.
Berbagai hal dicek Ganjar dengan teliti. Salah satu yang mencolok adalah banyaknya penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada proses PPDB Jateng 2020.(baca juga: Jadi Gerbang Peredaran Narkoba, Pemeriksaan Pintu Tol Harus Diperketat )
Tercatat, ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD. Dari jumlah itu, ada 1.007 calon siswa yang mencabut berkas SKD nya karena terindikasi aspal (asli tapi palsu).
"Hari ini PPDB ditutup. Setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa problem. Diantaranya SKD ini, hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD. 1.007 diantaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu," sebut Ganjar.
Banyaknya SKD tersebut membuat Ganjar terkejut. Ia meminta seluruh petugas ketat dalam proses verifikasi dan validasi data. (Baca juga: Warga Bandel, Pemda DIY Kembali Perpanjang Masa Tanggap Darurat )
"Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telpon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan," tegasnya.
Mengecek moralitas ini, lanjut dia, memang tidak mudah. Selama proses PPDB berlangsung, banyak orang yang mencoba menekan dirinya hingga Wakil Gubernur Jateng.
"Tekanan luar biasa, sampai pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah pak Wagub langsung mengklarifikasi. Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya," tegasnya.
Setelah penutupan ini, nantinya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi. Ia mengingatkan seluruh Kepala Sekolah tidak main-main dalam proses itu.
"Sampai hari ini checkingnya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret," tutupnya.
Berbagai hal dicek Ganjar dengan teliti. Salah satu yang mencolok adalah banyaknya penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada proses PPDB Jateng 2020.(baca juga: Jadi Gerbang Peredaran Narkoba, Pemeriksaan Pintu Tol Harus Diperketat )
Tercatat, ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD. Dari jumlah itu, ada 1.007 calon siswa yang mencabut berkas SKD nya karena terindikasi aspal (asli tapi palsu).
"Hari ini PPDB ditutup. Setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa problem. Diantaranya SKD ini, hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD. 1.007 diantaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu," sebut Ganjar.
Banyaknya SKD tersebut membuat Ganjar terkejut. Ia meminta seluruh petugas ketat dalam proses verifikasi dan validasi data. (Baca juga: Warga Bandel, Pemda DIY Kembali Perpanjang Masa Tanggap Darurat )
"Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telpon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan," tegasnya.
Mengecek moralitas ini, lanjut dia, memang tidak mudah. Selama proses PPDB berlangsung, banyak orang yang mencoba menekan dirinya hingga Wakil Gubernur Jateng.
"Tekanan luar biasa, sampai pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah pak Wagub langsung mengklarifikasi. Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya," tegasnya.
Setelah penutupan ini, nantinya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi. Ia mengingatkan seluruh Kepala Sekolah tidak main-main dalam proses itu.
"Sampai hari ini checkingnya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret," tutupnya.
Explore More