DPRD Keerom Desak Audit Pembangunan Dermaga yang Mangkrak di Towe

KEEROM - DPRD Kabupaten Keerom, Papua meminta Bangunan Dermaga di Distrik Towe yang tak tepat sasaran segera di audit.

Proyek Dermaga yang dibangun pada 2019 lalu ini mangkrak lantaran sungai tempat tambahan perahu pada dermaga tersebut sangat dangkal, bahkan seperti got berlumpur.

Atas kondisi itu, anggota DPRD Kabupaten Keerom dari Partai Nasdam dan PDI Perjuangan angkat bicara.

Leonardus Abar anggota DPRD Keerom dari Partai PDI Perjuangan sangat menyesalkan pembangunan dermaga yang disebutnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada sosialisasi atas itu.

"Saya sangat menyesalkan bahwa pembangunan dermaga tambatan perahu di sana ternyata tak sesuai kebutuhan masyarakat. Saya yakin ini tidak disosialisasi kepada masyarakat di sana, sehingga apa yang dibangun ternyata tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Dirinya meminta proyek yang diketahuinya bersumber dari Dana Otsus atau DAK Afirmatif 2019 yang menelan anggaran Rp 600 juta tersebut diaudit.

"Tak heran proyek ini membuat masyarakat tak puas. Maka kami minta agar dilakukan audit terhadap proyek ini, apakah benar kehadiran dermaga ini hadir karena permintaan masyarakat atau keinginan dari dinas, karena rasanya tak mungkin kalau masyarakat di sana meminta dermaga sementara di kampung mereka tak ada sungai yang bisa dilewati perahu," tegasnya.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Keerom Ahmad Mbara turut menyesalkan pembangunan dermaga dengan kondisi debit air dan lokasi yang tidak tepat tersebut.

Meski diakui pihaknya belum meninjau langsung dermaga tersebut, namun berdasar informasi warga setempat dan pemberitaan media bahwa dermaga mangkrak.

Sungai yang oleh warga setempat awalnya digunakan untuk Cuci Piring dan cuci pakaian lantas sekarang dangkal tersebut, sangat tidak layak digunakan sebagai dermaga.

"Untuk dermaga tambatan perahu yang dibuat oleh Dishub Keerom, memang kami belum sempat meninjau ke sana, karena waktu kami untuk melakukan monitoring sangat pendek dan banyak proyek yang harus kami kunjungi serta banyak temuan yang sudah kami rekomendasikan dalam penyampaian saran pada LKPJ Bupati Keerom belum lama ini," ungkapnya. (Baca: Aneh, Dermaga di Keerom Papua Ini Dibangun di Sungai yang Dangkal).

Dijelaskan bahwa semua proyek yang didanai dengan DAK atau Otsus maka haruslah atas keluhan kebutuhan rakyat. Proyek yang tidak jelas keperuntukannya atau tidak tepat sasaran harus diaudit.

"Kami dari komisi B dan Nasdem meminta maaf kepada masyarakat karena belum ke sana, yang jelas kalau sungai untuk cuci pirin dibuatkan dermaga atau tambatan perahu jelas tidak pas," pungkasnya.