Istri Bambang DH Bicara Peluang Non Kader PDIP di Pilwali Surabaya
loading...
Dyah Katarina.Foto/Istimewa
A
A
A
SURABAYA - Peluang calon walikota (cawali) Surabaya yang berasal dari luar kader PDIP peluangnya tipis untuk bisa menang dalam pertarungan Pilwali 2020. Pernyataan ini diungkapkan salah satu kandidat cawali Surabaya, Dyah Katarina.
“DPP PDIP tentu memprioritaskan kadernya sendiri, dibanding non kader," ujarnya kepada media, Jumat (19/06/20).(baca juga: Rapid Test 22 Hari BIN di Surabaya, Angka Reaktif Perlahan Turun )
Dyah Katarina yang sudah mendaftar cawali melalui PDIP ini menjelaskan, dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) partai memiliki aturan sendiri. Penentunya adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Menurut istri Bambang DH ini, bagi kader non partai yang ikut bertarung, PDIP pasti akan memiliki pertimbangan sendiri. Dan itu merupakan prerogatif DPP PDIP. Dyah sendiri mengaku tidak mengetahui apa pertimbangan DPP tersebut.
“Berbeda dengan kadernya sendiri. Siapa saja berhak mencalonkan sebagai kepala daerah. Seperti saya, publik mengira saya daftar sebagai calon wakil walikota Surabaya bukan Walikota. Padahal saya daftar di DPC PDIP Kota Surabaya sebagai Cawali Surabaya," tegasnya.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, soal rekomendasi sepenuhnya dari DPP. Kader di daerah tidak tahu menahu.
“Yang pasti jika calonnya dari kader partai terlebih cukup dikenal publik Surabaya, peluang menang dalam Pilwali Surabaya cukup besar. Tapi sekali lagi soal rekomendasi itu hak DPP,” pungkasnya.
“DPP PDIP tentu memprioritaskan kadernya sendiri, dibanding non kader," ujarnya kepada media, Jumat (19/06/20).(baca juga: Rapid Test 22 Hari BIN di Surabaya, Angka Reaktif Perlahan Turun )
Dyah Katarina yang sudah mendaftar cawali melalui PDIP ini menjelaskan, dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) partai memiliki aturan sendiri. Penentunya adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Menurut istri Bambang DH ini, bagi kader non partai yang ikut bertarung, PDIP pasti akan memiliki pertimbangan sendiri. Dan itu merupakan prerogatif DPP PDIP. Dyah sendiri mengaku tidak mengetahui apa pertimbangan DPP tersebut.
“Berbeda dengan kadernya sendiri. Siapa saja berhak mencalonkan sebagai kepala daerah. Seperti saya, publik mengira saya daftar sebagai calon wakil walikota Surabaya bukan Walikota. Padahal saya daftar di DPC PDIP Kota Surabaya sebagai Cawali Surabaya," tegasnya.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, soal rekomendasi sepenuhnya dari DPP. Kader di daerah tidak tahu menahu.
“Yang pasti jika calonnya dari kader partai terlebih cukup dikenal publik Surabaya, peluang menang dalam Pilwali Surabaya cukup besar. Tapi sekali lagi soal rekomendasi itu hak DPP,” pungkasnya.
(msd)
Explore More