Pemkot Makassar Siap Tanggung Pembebasan Lahan KA Jika Pakai Konstruksi Elevated

"Besarannya belum ada karena harus ada surat dulu. Tapi tidak banyak. Saya sudan hitung yang mesti kami bebaskan, kalau yang lain kan masuk fasum," urainya.

Rencananya, dalam waktu dekat ini Danny bakal menghadap ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan keinginannya terkait konstruksi rel dengan sistem elevated.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar , Akhmad Namsum, menambahkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengupayakan agar konstruksi rel menggunakan sistem elevated agar tidak merusak tata ruang kota yang sudah menjadi bagian regulasi yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

"Yang paling penting juga adalah dampak sosialnya yang harus kami jagabsupaya dengan sendirinya stabilitas nasional di daerah sudah terjaga," katanya.

Sementara, Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Amanna Gappa, menyatakan pihaknya bakal menanti hasil akhir dari pertemuan antara Pemkot dan Kementerian terkait sistem konstruksi rel. Apapun keputusannya, kata dia, pihak Balai bakal menjalankan konstruksi yang ditetapkan.

"Apapun keputusan yang ditetapkan nanti, kami sebagai pelaksana akan menjalankan. Kami memfasilitasi aspirasi yang ada di daerah dengan berbagai pertimbangan, yang tentu akan disampaikan juga ke publik," katanya.

Dia menyebutkan, untuk tahun ini fokus proyek kereta api di wilayah Makassar baru pada sisi penentuan lokasi untuk pengadaan tanah, sementara untuk konstruksinya baru akan dilakukan pada tahun depan.

"Ini kan proyek strategis nasional (PSN). Konstruksinya baru akan dikerjakan pada tahun anggaran selanjutnya. Jadi sekarang tinggal kami clear-kan dulu untuk lokasi tanahnya," jelas dia.