Ribuan Guru di Palembang Bakal Diangkat Jadi PPPK
loading...
A
A
A
PALEMBANG - Ribuan guru honorer di Kota Palembang diusulkan ikut dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan itu diajukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang terhadap pemerintah pusat.
Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto menjelaskan, pengajuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik di Palembang. Sebab selama 10 tahun terakhir, Disdik tidak pernah menerima guru baru. Sedangkan guru yang pensiun selalu ada setiap tahun.
"Ada sebanyak 4.477 tenaga honorer yang diusulkan, mengingat dalam rasio 10 tahun Palembang mengalami moratorium penerimaan tenaga pendidik dan teknis," ujar Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto, Kamis (7/4/2022).
Tahun ini saja, lanjut dia, ada lebih dari 600 guru. "Tapi bukan berarti 600 orang yang diajukan dan diterima melainkan cara penghitungannya sejak dimulainya moratorium," katanya.
Pengusulan ribuan tenaga pendidik yang diajukan ke pemerintah pusat menjadi PPPK berdasarkan rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot), sekaligus meminta bantuan akomodir para honorer sesuai landasan dasar pembiayaan gaji.
"Semua telah kita sampaikan jika semua total tenaga honorer yang diusulkan Diknas agar bisa diakomodir. Tentunya ini berdasarkan atas landasan dasar anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU)," jelasnya.
Zulinto menjelaskan, Palembang kekurangan guru serta tenaga pendidikan seperti operator, Tata Usaha (TU) perpustakaan, dan penjaga sekolah.
"Hasil rapat bersama komisi 10, jika se-Indonesia ini baru mengusulkan 17,13 persen. Artinya masih tersisa beberapa persen. Dari 700 sekian ribu yang akan diterima, baru 113 ribuan yang diusulkan. Suka tidak suka dan mau tidak mau, semua tenaga honorer akan disetop di tahun 2023," jelasnya.
Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto menjelaskan, pengajuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik di Palembang. Sebab selama 10 tahun terakhir, Disdik tidak pernah menerima guru baru. Sedangkan guru yang pensiun selalu ada setiap tahun.
"Ada sebanyak 4.477 tenaga honorer yang diusulkan, mengingat dalam rasio 10 tahun Palembang mengalami moratorium penerimaan tenaga pendidik dan teknis," ujar Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto, Kamis (7/4/2022).
Tahun ini saja, lanjut dia, ada lebih dari 600 guru. "Tapi bukan berarti 600 orang yang diajukan dan diterima melainkan cara penghitungannya sejak dimulainya moratorium," katanya.
Pengusulan ribuan tenaga pendidik yang diajukan ke pemerintah pusat menjadi PPPK berdasarkan rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot), sekaligus meminta bantuan akomodir para honorer sesuai landasan dasar pembiayaan gaji.
"Semua telah kita sampaikan jika semua total tenaga honorer yang diusulkan Diknas agar bisa diakomodir. Tentunya ini berdasarkan atas landasan dasar anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU)," jelasnya.
Zulinto menjelaskan, Palembang kekurangan guru serta tenaga pendidikan seperti operator, Tata Usaha (TU) perpustakaan, dan penjaga sekolah.
"Hasil rapat bersama komisi 10, jika se-Indonesia ini baru mengusulkan 17,13 persen. Artinya masih tersisa beberapa persen. Dari 700 sekian ribu yang akan diterima, baru 113 ribuan yang diusulkan. Suka tidak suka dan mau tidak mau, semua tenaga honorer akan disetop di tahun 2023," jelasnya.
(don)