Temui Komisi X, Bupati Wonogiri Sampaikan Kendala Perekrutan Guru PPPK
Selasa, 05 April 2022 - 16:24 WIB
loading...
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menjelaskan perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menemui sejumlah persoalan. Foto/MPI/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia terkait pembentukan panitia kerja (Panja) perihal polemik perekrutan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sejumlah kepala daerah hadir dalam RDP di Gedung Nusantara I, Jakarta. Di antaranya Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
Baca juga: Haruskah Guru PPPK Bekerja di Sekolah Negeri?
Dalam kesempatan itu, Joko Sutopo mengatakan bahwa perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menemui sejumlah persoalan.
Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis. "Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan," katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/4/2022).
Sejumlah kepala daerah hadir dalam RDP di Gedung Nusantara I, Jakarta. Di antaranya Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
Baca juga: Haruskah Guru PPPK Bekerja di Sekolah Negeri?
Dalam kesempatan itu, Joko Sutopo mengatakan bahwa perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menemui sejumlah persoalan.
Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis. "Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan," katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/4/2022).
Lihat Juga :
