Survei Sebut Elektabilitas Politiknya Melambung, Ini Komentar Kang Emil

BANDUNG - Indikator Politik Indonesia menggelar survei nasional untuk mendata perubahan pandangan politik masyarakat Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19 terjadi dimana pandemi COVID-19 ternyata telah mengubah pandangan masyarakat di bidang politik.

Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik dari yang awalnya 9,1 persen pada Februari 2020 menjadi 11,8 pada Mei 2020. Pada rentang periode sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengalami peningkatan elektabilitas pesat dari awalnya 3,8 persen menjadi 7,7 persen.

Kondisi berbeda justru terlihat dari Prabowo Subianto yang mengalami penurunan elektabilitas dari 22,2 persen pada Februari 2020 menjadi 14,1 persen pada Mei 2020. Hal serupa dialami Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang turun dari 12,1 persen menjadi 10,4 persen, dan Sandiaga Uno yang turun dari 9,5 persen menjadi 6,0 persen.

Tidak hanya itu, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono pun turun dari 6,5 persen menjadi 4,8 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dimana elektabilitasnya turun dari 5,7 persen menjadi 4,3 persen.

Nama-nama tersebut ditanyakan kepada 1.200 responden dari seluruh Indonesia terkait siapakah yang akan dipilih menjadi presiden jika pemilihan presiden dilakukan saat survei tersebut digelar.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno mengalami penurunan dibanding survei Februari 2020.

"Sebaliknya, elektabilitas Ridwan Kamil naik tajam. Demikian pula dengan elektabilitas Ganjar Pranowo. Hasil survei calon presiden bulan Mei 2020 menunjukkan dinamika yang menarik," ungkap Burhanudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2020).

Menurutnya, dinamika politik di tengah pandemi diduga akibat pandangan masyarakat terhadap langkah pemerintah pusat atau provinsi dan sejumlah tokoh lainnya dalam penanganan pandemi COVID-19.

Dia mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 memiliki implikasi politik. Oleh karena itu, informasi tentang implikasi politik ini penting untuk diketahui, khususnya terkait kepuasan warga kepada pemerintah serta kepuasan terhadap demokrasi secara umum.

"Hasil survei ini penting untuk memetakan dukungan maupun penolakan warga atas berbagai program pemerintah serta efeknya terhadap dukungan pada pemerintah demokrasi," katanya.