Saksi Ahli Sebut Kasus Nurdin Abdullah Tidak Penuhi Unsur OTT

MAKASSAR - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menentang semua dakwaaan jaksa penuntut umum KPK, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (28/10/2021).

Prof Mudzakir dihadirkan sebagai saksi ahli itu menyebut istilah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang ditujukan dalam pengungkapan kasus tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diketahui OTT terjadi pada 27 Februari 2021. Kala itu KPK menangkap Nurdin Abdullah, kontraktor Agung Sucipto dan mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.



"TT (tangkap tangan) itu orang yang sedang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke (angka) 19 KUHAP kemudian ditangkap pada saat itu oleh masyarakat atau oleh aparat penegak hukum. Kalau menurut saya itu tidak bisa masuk OTT atau tidak termasuk tangkap tangan," kata Mudzakir usai sidang kepada wartawan.

Dia menjelaskan, KUHAP tidak mengatur tentang istilah operasi. Operasi yang diatur dalam KUHAP, menurutnya adalah kegiatan yang dirancang sedemikian rupa agar aparat penegak hukum menangkap seseorang yang terindikasi berbuat pidana. "Dan itu yang tidak boleh dalam hukum pidana," ungkap Muzakkir.

Menurut dia, seharusnya aparat penegak hukumlah yang bisa mencegah agar perbuatan pidana itu tidak terjadi. "Kalau orang mengerti, punya niat berbuat jahat wajib dia melaporkan kepada aparat penegak hukum (untuk) melakukan tindakan pencegahan agar supaya tidak terjadi kejahatan," jelas Mudzakir.

Lebih lanjut dia menerangkan dalam upaya pembuktian pada kasus dugaan korupsi banyak yang akan dirugikan, ketika tindakan pencegahan tidak dikedepankan. "Kalau dalam kasus korupsi, ditunggu dulu (terjadi) korupsi, maka negara dirugikan, rakyat juga dirugikan," ujarnya.

Mudzakir menyebut, kerugian yang dialami negara di antaranya seperti, menanggung beban hidup pelaku pidana hingga pelaksanaan peradilan. "Rakyat rugi juga, karena uangnya tidak disalurkan (sesuai peruntukan). Maka saya termasuk yang menentang OTT itu disebabkan karena efeknya negatif dalam kehidupan masyarakat," tegasnya.

Dia menganalogikan, bila aparat penegak hukum menangkap seribu orang karena OTT, maka negara dirugikan karena pelaksanaan OTT terhadap seribuan orang tersebut. "Karena apa, karena ada orang berniat berbuat jahat, tapi dibiarkan sehingga terjadi kejahatan," ucapnya.