Mulyadi Sarankan Pemprov Sediakan Alat Rapid Test di Pintu Masuk Sumbar

PADANG - Anggota DPR RI dapil Sumatra Barat (Sumbar) II, Mulyadi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar harus segera mengambil langkah nyata dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Ranah Minang.

Salah satunya adalah menyediakan alat rapid test di berbagai pintu masuk Sumbar.Sejauh ini, wakil rakyat tersebut melihat belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona yang datang dari luar daerah.

Seperti halnya di Bandara Minangkabau, para pendatang hanya mengisi formulir pendataan orang dalam pengawasan (ODP) tanpa ada tes berarti untuk memastikan seseorang terpapar COVID-19 atau tidak.

"Seharusnya di setiap pintu masuk orang seperti bandara, pelabuhan atau perbatasan disediakan alat rapid test oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya para pendatang hanya diwajibkan untuk mengisi formulir pendataan," jelas Mulyadi, Selasa (21/4/2020).


"Menurut saya langkah ini sangat tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, jika dengan alat rapid test kita bisa segera mengetahui apakah seseorang terpapar virus Corona atau tidak," imbuhnya.

Calon Gubernur (Cagub) Sumbar ini, menegaskan dirinya telah mendesak pemprov untuk segera membeli alat tersebut mulai dari satu setengah bulan yang lalu. Namun hingga kini, pemprov bersifat acuh terhadap saran tersebut.

Sementara angka penyebaran COVID-19 di Sumbar hingga kini terus meningkat. Belum lagi, dalam waktu dekat ini masyarakat Ranah Minang dihadapkan dengan adanya arus mudik para perantau yang diperkirakan mencapai angka 200 ribu jiwa.


"Saya telah memberitahukan kepada Pak Gubernur Irwan Prayitno dari satu setengah bulan yang lalu, untuk segera membeli alat tersebut. Bahkan, saya juga menginstruksikan kepada para kader di DPRD prov untuk menindaklanjuti hal tersebut," ujar Mulyadi.

"Kita harus bisa menenangkan masyarakat Sumbar bahwa yang datang ke sini sudah melewati test covid-19, tapi hingga kini yang datang hanya disuruh mengisi formulir saja," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan, proses rapid test tidak membutuhkan waktu lama. Hanya memakan waktu 1-2 menit. Jika seseorang dinyatakan positif dapat segera ditindaklanjuti dengan swab test.

"Jika dari hasil test tersebut seseorang dinyatakan positif maka dapat segera dilanjutkan dengan tindakan medis dengan karantina atau isolasi. Dengan begini langkah nyata pencegahan penyebaran lebih terlihat dari pada sekedar himbauan dan mengisi formulir," kata dia.


Disamping itu, Mulyadi menuturkan, pemprov memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 sekitar Rp200 miliar. Sedangkan berdasarkan informasi yang ia peroleh, harga 30.000 rapid test kurang lebih Rp1.5 milair.

"Untuk 200.000 rapid test hanya memakan anggaran 10 miliar, pergunakanlah anggaran tersebut untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat kita di Sumbar," tutur pria kelahiran Bukittinggi tersebut.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, melihat akibat pemerintah ragu-ragu melarang mudik dengan hanya melakukan imbauan agar masyarakat perantau tidak mudik/kembali ke kampung halaman, menyebabkan kedatangan pemudik ke Sumatera Barat yg cukup besar.


Tidak bisa dihindari, karena itu tidak ada jalan lain bagi pemerintah daerah, yaitu harus melakukan rapid test secara masif kepada pendatang dalam rangka memastikan tidak terjadinya penyebaran virus dari luar Sumatera Barat.

“Melakukan rapid test kepada pemudik yang kembali ke Sumbar adalah jalan paling akurat dari pada berwacana yang lain-lain," pungkasnya.