Usulan Anggaran Proyek Multiyears Pemkot Palopo Tak Direstui DPRD

Selasa, 31 Agustus 2021 - 21:49 WIB
loading...
Usulan Anggaran Proyek Multiyears Pemkot Palopo Tak Direstui DPRD
enandatangan dan pengesahan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022, Selasa, (31/8/2021). Foto: Sindonews/Chaeruddin
A A A
PALOPO - Sebanyak 4 fraksi dari 5 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menyatakan sikap menolak usulan anggaran sejumlah program pembangunan atau proyek multiyears Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Penolakan usulan anggaran ini otomatis membuat sejumlah proyek yang selama ini menjadi impian Pemkot Palopo terpaksa terpending dan tidak ada pekerjaan di anggaran pokok tahun 2022.

Pernyataan sikap 5 fraksi di DPRD Kota Palopo ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD dimana anggota Banggar, Mahdi sebagai pelapor membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022, Selasa, (31/8/2021).

Baca Juga: Pemimpin Ponpes Datuk Sulaiman Palopo Doakan Taufan Pawe Pimpin Sulsel

Berikut pernyataan masing-masing fraksi di DPRD Palopo yang telah ditandatangani Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo dihadapan anggota DPRD Palopo, sore kemarin

Pertama Fraksi Gerindra, menyampaikan sejumlah rekomendasi yakni, menolak pemindahan lokasi gedung DPRD Kota Palopo, merekomendasikan untuk menunda pembangunan Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo pada APBD Tahun 2022.

"Ini agar pemerintah lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat seperti Pembangunan beberapa Talud yg ada di kota palopo dan drainase yang mnjadi keluhan masyrakat di saat ini karena kondisi alam kurang baik sehingga pada saat hujan turun rumah warga terendam air," kutip Mahdi dari Fraksi Gerindra.

Mengusulkan agar pada beberapa SKPD yang minim kegiatan bahkan ada yg sama sekali tidak memiliki program kegiatan untuk tetap ditinjau ulang khususnya pada Dinas Penanggulangan Bencana, Damkar dan Balitbang.

Ini penting mengingat OPD ini sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana kedaruratan begitupun Balitbang adalah garda tetdepan dalam mengkaji setiap kebijakan2 yg yg akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat, merekomendasikan menolak pemindahan lokasi Gedung DPRD Kota Palopo, menunda pembangunan Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo pada APBD Tahun 2022.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1418 seconds (10.177#12.26)