Usulan Anggaran Proyek Multiyears Pemkot Palopo Tak Direstui DPRD

PALOPO - Sebanyak 4 fraksi dari 5 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menyatakan sikap menolak usulan anggaran sejumlah program pembangunan atau proyek multiyears Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Penolakan usulan anggaran ini otomatis membuat sejumlah proyek yang selama ini menjadi impian Pemkot Palopo terpaksa terpending dan tidak ada pekerjaan di anggaran pokok tahun 2022.

Pernyataan sikap 5 fraksi di DPRD Kota Palopo ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD dimana anggota Banggar, Mahdi sebagai pelapor membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022, Selasa, (31/8/2021).



Berikut pernyataan masing-masing fraksi di DPRD Palopo yang telah ditandatangani Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo dihadapan anggota DPRD Palopo, sore kemarin

Pertama Fraksi Gerindra, menyampaikan sejumlah rekomendasi yakni, menolak pemindahan lokasi gedung DPRD Kota Palopo, merekomendasikan untuk menunda pembangunan Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo pada APBD Tahun 2022.

"Ini agar pemerintah lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat seperti Pembangunan beberapa Talud yg ada di kota palopo dan drainase yang mnjadi keluhan masyrakat di saat ini karena kondisi alam kurang baik sehingga pada saat hujan turun rumah warga terendam air," kutip Mahdi dari Fraksi Gerindra.

Mengusulkan agar pada beberapa SKPD yang minim kegiatan bahkan ada yg sama sekali tidak memiliki program kegiatan untuk tetap ditinjau ulang khususnya pada Dinas Penanggulangan Bencana, Damkar dan Balitbang.

Ini penting mengingat OPD ini sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana kedaruratan begitupun Balitbang adalah garda tetdepan dalam mengkaji setiap kebijakan2 yg yg akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat, merekomendasikan menolak pemindahan lokasi Gedung DPRD Kota Palopo, menunda pembangunan Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo pada APBD Tahun 2022.





"Mengubah Pola Pengolahan Sampah di TPA Mancani dengan cara yang lebih Modern dan Ramah Lingkungan, salah satunya dengan mengadakan Sarana dan Prasarana Incinerator untuk pemusnahan Sampah Domestik guna mengurangi pencemaran udara dan lingkungan di sekitar TPA Mancani," lanjut Mahdi.

Fraksi PDI Perjuangan Kota Palopo menyarankan Pemkot Palopo agar menunda Pembangunan Sirkuit Road Race, Revitalisasi Islamic Center, dan Pusat Kuliner Kota Palopo Tahun 2022.

Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan Menolak dengan Tegas Pemindahan Lokasi/ Pembangunan Gedung DPRD Kota Palopo. Selanjutnya Fraksi Golkar menyatakan tetap konsisten sebagaimana pandangan Fraksi Tahun 2021.

Fraksi Golkar merekomendasikan untuk menolak pemindahan Gedung DPRD Kota Palopo karena disamping Fisibi|ity Study belum mereka baca juga karena Gedung DPRD Kota Palopo saat ini di bangun oleh para pendahulu yang memiliki multi makna terutama makna sejarah yang secara simbolis dimaknakan sebagai Mitra sejajar antara Eksekutif dan Legislatif;

Fraksi Golkar juga menyarankan untuk menunda Pembangunan Arena Road Race, Refitalisasi Islamic Centre, dan Payung Kota Palopo pada KUA dan PPAS APBD Kota Palopo tahun anggaran 2022, serta Pemerintah lebih Fokus pada Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Terakhir Fraksi Nasdem merekomendasikan untuk alat swab (RT PCR) serta Fasilitas Pendukungnya agar di anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022, mengingat sering terjadi Kesalah pahaman antara Korban dengan Pihak kesehatan jika ada warga yang meninggal saat sekarang ini.



Fraksi Nasdem juga menyarankan kepada Pemerintah Kota Palopo untuk menunda Pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Palopo.

Fraksi Nasdem menyarankan kepada Pemerintah Kota Palopo agar kiranya mempertimbangkan Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mengingat hal tersebut menjadi salah satu Variable yang mempengaruhi PDRB.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan jawaban atas sikap 5 fraksi di DPRD Palopo. Dirinya mengatakan sangat menarik atas sikap yang telah disampaikan oleh fraksi di DPRD Kota Palopo terkait KUA PPAS yang sudah disahkan.

"Saya pelajari catatan ini seakan saya ketawa. Yang saya ketawai bahwa keputusan DPRD yang lalu saya kira sah. Ini sebuah pelanggaran yang kita lakukan menurut saya, namun jika saya keliru saya akan tarik perkataan saya," ujar Judas.

Dijelaskan Wali Kota Palopo, sebelumnya anggota DPRD Kota Palopo atau fraksi di DPRD Kota Palopo, menyetujui beberapa program multiyears Kota Palopo, diantaranya menara payung, pusat kuliner, pembangunan arena roadrace, revitalisasi Islamic Centre dan terbaru adalah rencana pembangunan Kantor DPRD Palopo yang baru.

Sehingga lucu menurut Wali Kota Palopo, jika dalam KUA PPAS tahun anggaran 2022 fraksi di DPRD Kota Palopo menolak ataupun menunda anggarannya sehingga program ini tidak berjalan di tahun 2022 mendatang.

"Saya berterima kasih atas nasihatnya dan saya katakan mustahil dilakukan untuk tidak menjalankan kedepan, tapi untuk menunda itu bisa. Karena beberapa kegiatan sudah jalan dan disepaksti sebelumnya," katanya.

Wali Kota Palopo, dua periode ini mengingatkan bahwa aturan harus jadi panglima di Kota Palopo.

"Hukum adalah panglima kita, saya minta untuk mempelajari kembali sehingga kita tidak ceroboh memberikan tanggapan. Saya berkeinginan bangun kantor DPRD dan kita akan bangun yang lebih refresentatif dari yang sekarang, saya berharap rencana ini tetap jalan," katanya.

Dipaparkan Judas Amir, APBD Kota Palopo sedikit jika dibandingkan daerah lain, namun pembangunan di Kota Palopo nampak dan bisa rasakan manfaatnya oleh masyarakat saat ini.

"Silahkan DPRD berhadapan dengan rakyat,
DPRD setuju sebelumnya, jadi tetap saya akan jalan, karena rakyat setuju, tidak ada rakyat yang komplain, jika rakyat setuju saya tetap lanjutkan," tegasnya.

Terkait penanganan Covid-19 di Kota Palopo dinilainya cukup baik. Sementara terkait TPP, mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu ini mengatakan TPP Kota Palopo yang tertinggi di Sulsel, bahkan setelah dilakukan pengurangan 30 persen TPP ASN di Kota Palopo masih yang tertinggi di Sulsel.