Usulan Anggaran Proyek Multiyears Pemkot Palopo Tak Direstui DPRD

Fraksi Nasdem menyarankan kepada Pemerintah Kota Palopo agar kiranya mempertimbangkan Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mengingat hal tersebut menjadi salah satu Variable yang mempengaruhi PDRB.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan jawaban atas sikap 5 fraksi di DPRD Palopo. Dirinya mengatakan sangat menarik atas sikap yang telah disampaikan oleh fraksi di DPRD Kota Palopo terkait KUA PPAS yang sudah disahkan.

"Saya pelajari catatan ini seakan saya ketawa. Yang saya ketawai bahwa keputusan DPRD yang lalu saya kira sah. Ini sebuah pelanggaran yang kita lakukan menurut saya, namun jika saya keliru saya akan tarik perkataan saya," ujar Judas.

Dijelaskan Wali Kota Palopo, sebelumnya anggota DPRD Kota Palopo atau fraksi di DPRD Kota Palopo, menyetujui beberapa program multiyears Kota Palopo, diantaranya menara payung, pusat kuliner, pembangunan arena roadrace, revitalisasi Islamic Centre dan terbaru adalah rencana pembangunan Kantor DPRD Palopo yang baru.

Sehingga lucu menurut Wali Kota Palopo, jika dalam KUA PPAS tahun anggaran 2022 fraksi di DPRD Kota Palopo menolak ataupun menunda anggarannya sehingga program ini tidak berjalan di tahun 2022 mendatang.

"Saya berterima kasih atas nasihatnya dan saya katakan mustahil dilakukan untuk tidak menjalankan kedepan, tapi untuk menunda itu bisa. Karena beberapa kegiatan sudah jalan dan disepaksti sebelumnya," katanya.

Wali Kota Palopo, dua periode ini mengingatkan bahwa aturan harus jadi panglima di Kota Palopo.

"Hukum adalah panglima kita, saya minta untuk mempelajari kembali sehingga kita tidak ceroboh memberikan tanggapan. Saya berkeinginan bangun kantor DPRD dan kita akan bangun yang lebih refresentatif dari yang sekarang, saya berharap rencana ini tetap jalan," katanya.

Dipaparkan Judas Amir, APBD Kota Palopo sedikit jika dibandingkan daerah lain, namun pembangunan di Kota Palopo nampak dan bisa rasakan manfaatnya oleh masyarakat saat ini.

"Silahkan DPRD berhadapan dengan rakyat,
DPRD setuju sebelumnya, jadi tetap saya akan jalan, karena rakyat setuju, tidak ada rakyat yang komplain, jika rakyat setuju saya tetap lanjutkan," tegasnya.