Penganiaya Dokter Dituntut 2 Bulan Kurungan Dinilai Cederai Rasa Keadilan
Rabu, 11 Agustus 2021 - 21:04 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Foto: Dok/SINDONews
A
A
A
CIREBON - Tuntutan terhadap Donny Nauphar , penganiaya dokter Herry Nurhendriyana yang hanya dua bulan mendapat sorotan. Pasalnya, tuntutan tersebut dianggap ringan .
Bahkan, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menganggap tuntutan itu menciderai rasa keadilan. Pasalnya, Kepala Labororatorium Fakultas Kedokteran UGJ itu tidak pernah meringkuk di jeruji besi penjara.
“Bagaimana ceritanya sebuah penganiayaan yang membabi-buta hanya divonis atau hanya dituntut dengan 2 bulan. Sudah jadi tahanan kota dan dituntut ringan. Saya kira ini sangat mencederai rasa keadilan,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Baca juga: Blitar Gempar, Wali Kota Digugat Rp 2 M karena Izinkan Pembangunan Hotel Berbintang
Adib menduga kuat, proses peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon hanya formalitas lantaran hasilnya sudah diatur sebelumnya. Maka, dengan demikian, kata Adib, wajar bila kemudian publik menilai jaksa "masuk angin". “Dugaan intervensi kekuasaan dan intervensi pihak berduit saya kira sangat kental,” tandasnya.
Kentalnya intervensi, menurut Adib setidaknya terasa jika mencermati kronologi proses terjadinya penganiayaan hingga peradilan. Sikap pihak Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon seolah memposisikan terdakwa sebagai anak emas. Padahal, korban juga merupakan seorang dosen di sana.
Di sisi lain, Adib membeberkan, dibandingkan dengan perlakuan terhadap korban, kampus seolah menutup pintu rapat berujung pembiayaran. Mulai di non-job kan sebagai dosen surat klarifikasi korban atas tindakan sepihak tanpa jawaban.
Baca juga: Kena Sihir Maut Pacar, Gadis Manado Ini Rela Serahkan Keperawanan
“Pertanyaannya, siapakah terdakwa ini? Atau kenapa terdakwa dianakemaskan? Jangan-jangan dia punya "kartu truf" soal dugaan-dugaan korupsi di Universitas Gunung Jati?” tanya Adib.
Bahwa proses peradilan sangat menentukan marwah bagi penegakan hukum. Citra hukum, khususnya di Kota Cirebon sangat dipertaruhkan soal reputasi baiknya dalam kasus ini.
“Kita berharap, majelis hakim memakai hati untuk menegakkan marwah peradilan, yaitu tegas ke atas, dan adil juga ke bawah,” demikian Adib.
Baca juga: Sindikat Perdagangan Gadis di Bawah Umur Dibongkar, Dijual Rp300 Ribu Sekali Kencan
Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Donny Nauphar dua bulan penjara. Donny merupakan terdakwa penganiaya dosen Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).
Kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Donny Nauphar, selaku kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran (FK) UGJ, kepada korban bernama Herry Nurhendriyana, pada Februari 2021. Herry juga dosen UGJ.
Kasus itu ditindaklanjuti Polres Cirebon Kota hingga dilimpahkan ke PN Cirebon. Sidang pertama perkara ini dilaksanakan pada Rabu (23/6). Donny didakwa Pasal 351 ayat 1 KUHPidana tentang Penganiayaan.
Bahkan, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menganggap tuntutan itu menciderai rasa keadilan. Pasalnya, Kepala Labororatorium Fakultas Kedokteran UGJ itu tidak pernah meringkuk di jeruji besi penjara.
“Bagaimana ceritanya sebuah penganiayaan yang membabi-buta hanya divonis atau hanya dituntut dengan 2 bulan. Sudah jadi tahanan kota dan dituntut ringan. Saya kira ini sangat mencederai rasa keadilan,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Baca juga: Blitar Gempar, Wali Kota Digugat Rp 2 M karena Izinkan Pembangunan Hotel Berbintang
Adib menduga kuat, proses peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon hanya formalitas lantaran hasilnya sudah diatur sebelumnya. Maka, dengan demikian, kata Adib, wajar bila kemudian publik menilai jaksa "masuk angin". “Dugaan intervensi kekuasaan dan intervensi pihak berduit saya kira sangat kental,” tandasnya.
Kentalnya intervensi, menurut Adib setidaknya terasa jika mencermati kronologi proses terjadinya penganiayaan hingga peradilan. Sikap pihak Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon seolah memposisikan terdakwa sebagai anak emas. Padahal, korban juga merupakan seorang dosen di sana.
Di sisi lain, Adib membeberkan, dibandingkan dengan perlakuan terhadap korban, kampus seolah menutup pintu rapat berujung pembiayaran. Mulai di non-job kan sebagai dosen surat klarifikasi korban atas tindakan sepihak tanpa jawaban.
Baca juga: Kena Sihir Maut Pacar, Gadis Manado Ini Rela Serahkan Keperawanan
“Pertanyaannya, siapakah terdakwa ini? Atau kenapa terdakwa dianakemaskan? Jangan-jangan dia punya "kartu truf" soal dugaan-dugaan korupsi di Universitas Gunung Jati?” tanya Adib.
Bahwa proses peradilan sangat menentukan marwah bagi penegakan hukum. Citra hukum, khususnya di Kota Cirebon sangat dipertaruhkan soal reputasi baiknya dalam kasus ini.
“Kita berharap, majelis hakim memakai hati untuk menegakkan marwah peradilan, yaitu tegas ke atas, dan adil juga ke bawah,” demikian Adib.
Baca juga: Sindikat Perdagangan Gadis di Bawah Umur Dibongkar, Dijual Rp300 Ribu Sekali Kencan
Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Donny Nauphar dua bulan penjara. Donny merupakan terdakwa penganiaya dosen Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).
Kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Donny Nauphar, selaku kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran (FK) UGJ, kepada korban bernama Herry Nurhendriyana, pada Februari 2021. Herry juga dosen UGJ.
Kasus itu ditindaklanjuti Polres Cirebon Kota hingga dilimpahkan ke PN Cirebon. Sidang pertama perkara ini dilaksanakan pada Rabu (23/6). Donny didakwa Pasal 351 ayat 1 KUHPidana tentang Penganiayaan.
(nic)
Lihat Juga :
