Cerita Pagi

Komando Jihad, Cara Intelijen Soeharto Menjinakkan Gerakan Ekstrim Kanan

loading...
Turbulensi politik 1965 mengakibatkan Bung Karno lengser. Secara cepat orde baru naik ke atas dengan Jendral Suharto sebagai presiden, menggantikan orde lama. Awal rezim baru. Dengan hancurnya seluruh gerakan kiri, para eks PRRI, DI TII, Masyumi dan PSI seperti mendapat ruang kembali.



Rezim orde baru juga tengah memperkuat kaki kaki kekuasaannya. Partai politik diringkas menjadi tiga partai. PDI, PPP dan Golkar. Melalui tangan Letnan Kolonel Ali Moertopo, Suharto menyiapkan operasi khusus. Sejumlah tokoh eks DI TII dan PRRI yang masih mendekam di penjara, didekati.

Usai bertemu Ali Moertopo, sejumlah tokoh utama dibebaskan. Beberapa diantaranya bekerja pada unit operasi khusus di bawah komando Ali Moertopo. Tulis Ken Conboy, "Ini karena Moertopo tengah mencari-mencari cari kelompok pemilih yang akan bertindak untuk kepentingan Golkar pada pemilu 1971".

Semacam permainan dakon. Tiket kebebasan yang diberikan kepada para fundamentalis, harus berimbal balik. Yakni menguntungkan kepentingan politik orde baru. Terutama terkait pendulangan suara Golkar di pemilihan umum. Pemilu digelar 3 Juli 1972. Sesuai perkiraaan, Golkar menang telak.

Namun di sisi lain pemerintah semakin sulit mengontrol orang-orang Darul Islam. Haji Ismail Pranoto atau populer dipanggil Hispran, Adah Djaelani dan Dodo Muhammad Darda bin Kartosuwirjo. Hispran dan Dodo menolak keras pendekatan pemerintah.

Baca juga: Kisah Raden Karlan Pejuang OKD Melawan DI/TII di Pangandaran

Sementara Danu Mohammad Hassan, salah satu tokoh penting Darul Islam yang mendapat amnesti, diam-diam menjadi informan Ali Moertopo. Kemudian Ateng Djaelani juga ikut bergabung ke Golkar. Ateng mendapat job bisnis mengurusi jaringan minyak tanah.

Meski pendekatan terus dilakukan, para veteran Darul Islam tetap sulit dikendalikan. Pada bulan Januari tahun 1974, beberapa veteran terlacak ada di belakang peristiwa kerusuhan penolakan Jepang atau dikenal peristiwa Malari. Jelang pemilu tahun 1977, di wilayah Sumatera muncul gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Momok Revolusioner.

Mereka meledakkan gedung bioskop, bar, dan gereja Medan. Termasuk gereja baptis dan masjid di Sumatera Barat. Meski tidak langsung, diduga ada kaitan dengan orang-orang Darul Islam. Gerakan kekerasan ini menyita perhatian pemerintah.

Di waktu yang sama, orang-orang Darul Islam membentuk wadah baru bernama Komando Jihad. Mereka mulai mengisyaratkan, suara mereka tidak lagi utuh ke Golkar. Ada yang mulai bergeser ke PPP. Meskipun pergeseran suara pemilih tersebut, tidak signifikan.

Pembentukan Komando Jihad tidak lepas dari campur tangan Ali Moertopo. Bahkan upaya strategi Moertopo dalam menjinakkan Darul Islam. Tujuannya, aspirasi politik mereka akan tersalurkan, dan selanjutnya melupakan jalan kekerasan.

Pangdam Jawa Barat Jendral Himawan Soetanto meragukan keberhasilan strategi itu. Himawan cenderung mengkhawatirkan. Pada peringatan HUT ABRI di Jakarta 1977, Himawan bersama Pangdam di Jawa lainnya, mengonfrontasi Ali Moertopo.

"Kami semua khawatir ia (Ali Moertopo) membiarkan Komando Jihad berkembang tanpa diawasi di daerah," kata Himawan dalam buku "Intel II Medan Tempur Kedua". Dalam perbincangan itu Ali Moertopo meminta para pangdam untuk tidak merasa khawatir.

Baca juga: Cak Durasim dan Kidung Perlawanan Terhadap Jepang
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top