PPKM Dinilai Belum Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jawa Timur
Jum'at, 22 Januari 2021 - 20:29 WIB
loading...
Kebijakan PPKM di belasan daerah di Jawa Timur sudah berlangsung selama 12 hari. Namun hingga kini angka kasus baru COVID-19 tak menunjukkan angka penurunan. Foto dok SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di belasan daerah di Jawa Timur (Jatim) sudah berlangsung selama 12 hari. Namun hingga kini angka kasus baru COVID-19 tak menunjukkan angka penurunan. Data infocovid19.jatimprov.go.id menunjukkan, per Kamis (21/1/2021), angka kasus COVID-19 di Jatim bertambah 1.134 orang. Total kasus COVID-19 terkonfirmasi di Jatim ada 103.286 kasus.
Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo, PPKM saat ini kurang efektif dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB , ada pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat. Terutama di Surabaya Raya dan Malang Raya. Hanya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan kesehatan yang masih boleh beroperasi.
“Pembatasan yang diberlakukan saat ini hampir tidak sesuai dengan namanya. Sebab kegiatan non esensial tetap boleh dilakukan. Pembatasan yang dulu ketat saja kurang efektif, apalagi sekarang hanya ngerem sedikit,” katanya, Jumat (22/1/2021). Baca juga: Mengkhawatirkan, Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 Per Daerah di Atas 80%
Dia menilai, bertambahnya kasus COVID-19 di Jatim juga dipengaruhi kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat yang mulai menurun. Dulu masyarakat yang mengenakan disiplin protokol kesehatan (prokes) mencapai 75%. Saat ini hanya 50%. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan pergerakan keluar masuk masyarakat.
Sebab, rantai penularan virus bisa diputus dengan pembatasan pergerakan dan pembatasan interaksi."Saya harap pemerintah lebih gencar dalam melakukan testing dan tracing. Sehingga kasus yang ada di bawah permukaan cepat teratasi serta menghentikan penularan,” terangnya. Baca juga: Banyak Panti Pijat Nekat Buka Selama PPKM, Petugas Bakal Tindak
Penularan virus, kata dia, hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial. Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Menjaga jarak lebih dari 2 meter, kata dia, mengurasi risiko penularan hingga 85%. "Sehingga tinggal 15%. Mengenakan masker medis 70%. Mengenakan masker kain 45% dan cuci tangan pakai sabun sebesar 35%. Jadi, meskipun mengenakan masker, tapi tidak menjaga jarak, risiko penularan tetap tinggi. Intinya batasi pergerakan," kata dr Windhu.
Di sisi lain, dia memprediksi Jatim sedang menuju gelombang kedua kasus COVID-19 . Jika tidak ada antisipasi yang tepat terhadap mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun 2020, pada awal Januari 2021, kasus aktif di Jatim akan meningkat signifikan. "Kami meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus COVID-19," terangnya.
Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo, PPKM saat ini kurang efektif dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB , ada pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat. Terutama di Surabaya Raya dan Malang Raya. Hanya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan kesehatan yang masih boleh beroperasi.
“Pembatasan yang diberlakukan saat ini hampir tidak sesuai dengan namanya. Sebab kegiatan non esensial tetap boleh dilakukan. Pembatasan yang dulu ketat saja kurang efektif, apalagi sekarang hanya ngerem sedikit,” katanya, Jumat (22/1/2021). Baca juga: Mengkhawatirkan, Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 Per Daerah di Atas 80%
Dia menilai, bertambahnya kasus COVID-19 di Jatim juga dipengaruhi kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat yang mulai menurun. Dulu masyarakat yang mengenakan disiplin protokol kesehatan (prokes) mencapai 75%. Saat ini hanya 50%. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan pergerakan keluar masuk masyarakat.
Sebab, rantai penularan virus bisa diputus dengan pembatasan pergerakan dan pembatasan interaksi."Saya harap pemerintah lebih gencar dalam melakukan testing dan tracing. Sehingga kasus yang ada di bawah permukaan cepat teratasi serta menghentikan penularan,” terangnya. Baca juga: Banyak Panti Pijat Nekat Buka Selama PPKM, Petugas Bakal Tindak
Penularan virus, kata dia, hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial. Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Menjaga jarak lebih dari 2 meter, kata dia, mengurasi risiko penularan hingga 85%. "Sehingga tinggal 15%. Mengenakan masker medis 70%. Mengenakan masker kain 45% dan cuci tangan pakai sabun sebesar 35%. Jadi, meskipun mengenakan masker, tapi tidak menjaga jarak, risiko penularan tetap tinggi. Intinya batasi pergerakan," kata dr Windhu.
Di sisi lain, dia memprediksi Jatim sedang menuju gelombang kedua kasus COVID-19 . Jika tidak ada antisipasi yang tepat terhadap mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun 2020, pada awal Januari 2021, kasus aktif di Jatim akan meningkat signifikan. "Kami meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus COVID-19," terangnya.
(don)
Lihat Juga :
