Launching Vaksinasi di Sulsel, Gubernur: Pandemi Ini Solusinya Vaksin

MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama forkopimda melaunching program vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Dadi Makassar, Kamis (14/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, Nurdin Abdullah menegaskan bahwa solusi pandemi Covid-19 ini adalah melalui program vaksinasi . Meski dia mengaku pemerintah menemui hambatan yang berat karena banyaknya informasi yang beredar dan membuat masyarakat ragu terhadap program vaksinasi ini.

"Karena banyak berita-berita yang membuat masyarakat kita bingung. Jujur saya ingin sampaikan pada kita semua. Bahwa pandemi covid-19 ini solusinya adalah vaksin, bukan apa-apa," tegas Nurdin Abdullah .

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, mengungkapkan program vaksinasi tahap awal ini bukan lagi tahapan uji coba. Tapi, telah melalui proses uji klinis dan juga telah memiliki izin penggunaan dari BPOM berupa sertifikat penggunaan Darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) dan sertifikat halal dan suci dari MUI.



"Sekali lagi vaksinasi tahap awal ini bukan tahap uji coba penggunaan vaksin. Tapi bahwa vaksinasi ini dibuka untuk tenaga kesehatan untuk bertujuan melindungi tenaga kesehatan, karena kita tahu bahwa tenaga kesehatan adalah kelompok paling rentan tertular Covid-19 ini," sebutnya.

Lebih jauh, kata dia, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pejabat publik penerima vaksin perdana, dilaporkan bahwa ada 15 pejabat publik di Sulsel yang telah mendaftar.

"Bahwa informasi yang tepat untuk disampikan agar proses pemberian vaksin insha Allah tidak ada masalah," harapnya.

Untuk tahap awal vaksin Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan dan juga pejabat publik. Pada tahap awal ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang berjumlah 59.127 untuk 24 kabupaten/kota. Total vaksin Covid-19 yang dimiliki Sulsel sebanyak 66.640.

Untuk tenaga kesehatan dilaksanakan selama dua bulan, Januari-Februari 2021. Vaksinasi akan dilakukan di 470 Puskesmas dan klinik serta 30 rumah sakit umum daerah, baik pemerintah daerah dan TNI-Polri. Selanjutnya, secara bertahap akan diberikan kepada masyarakat umum.