Peserta Didik Rentan Terpapar COVID-19, KBM Tatap Muka Diminta Ditunda
loading...
A
A
A
BANDUNG - Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI) meminta pemerintah menunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka atas dasar pertimbangan keamanan dan keselamatan peserta didik.
Ketua PAGI, MQ Iswara menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah yang akan membuka KBM tatap muka mulai awal 2021 mendatang. Menurutnya, rencana tersebut sangat berisiko di tengah masih tingginya tingkat penularan COVID-19.
(Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien Pasca Liburan, RSHS Siapkan 250 Ruang Isolasi)
Iswara menegaskan, tuntutan KBM tatap muka sejatinya harus dipertimbangkan secara matang mengingat banyaknya faktor yang sangat krusial, di antaranya keamanan dan kesehatan segenap civitas akademika.
(Baca juga: Tragis, Bocah 10 Tahun Meregang Nyawa, Kepalanya Tertembak Senapan Angin Tetangga)
Menurutnya, meski hadirnya vaksin COVID-19 menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Namun vaksin COVID-19 tidak dapat diakses oleh para peserta didik mengingat segmen usia yang menjadi prioritas sementara adalah warga berusia 18-59 tahun. Hal itu dikhawatirkan membuat peserta didik rentan terpapar COVID-19.
"Vaksin memang sudah datang 1,2 juta dosis dan menyusul 1,8 juta dosis bulan Januari 2021. Kita juga masih harus menunggu uji klinis (vaksin COVID-19) tahap III, meski kita yakin efektivitas dan efikasi dari vaksin tersebut," tutur Iswara, Senin (28/12/2020).
Mekanisme pelayanan pendidikan sempat terombang-ambing di awal pandemi dengan tuntutan agar pembelajaran tetap berjalan dengan format yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu alternatif pelayanan yang dihadirkan dengan segenap kekurangan dan ketidakidealannya karena berbagi faktor.
Dan akhir-akhir ini, muncul tuntutan KB tatap muka di awal tahun 2021 mengingat ada faktor kejenuhan dari peserta didik, selain faktor lain yang melandasinya.
Ketua PAGI, MQ Iswara menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah yang akan membuka KBM tatap muka mulai awal 2021 mendatang. Menurutnya, rencana tersebut sangat berisiko di tengah masih tingginya tingkat penularan COVID-19.
(Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien Pasca Liburan, RSHS Siapkan 250 Ruang Isolasi)
Iswara menegaskan, tuntutan KBM tatap muka sejatinya harus dipertimbangkan secara matang mengingat banyaknya faktor yang sangat krusial, di antaranya keamanan dan kesehatan segenap civitas akademika.
(Baca juga: Tragis, Bocah 10 Tahun Meregang Nyawa, Kepalanya Tertembak Senapan Angin Tetangga)
Menurutnya, meski hadirnya vaksin COVID-19 menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Namun vaksin COVID-19 tidak dapat diakses oleh para peserta didik mengingat segmen usia yang menjadi prioritas sementara adalah warga berusia 18-59 tahun. Hal itu dikhawatirkan membuat peserta didik rentan terpapar COVID-19.
"Vaksin memang sudah datang 1,2 juta dosis dan menyusul 1,8 juta dosis bulan Januari 2021. Kita juga masih harus menunggu uji klinis (vaksin COVID-19) tahap III, meski kita yakin efektivitas dan efikasi dari vaksin tersebut," tutur Iswara, Senin (28/12/2020).
Mekanisme pelayanan pendidikan sempat terombang-ambing di awal pandemi dengan tuntutan agar pembelajaran tetap berjalan dengan format yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu alternatif pelayanan yang dihadirkan dengan segenap kekurangan dan ketidakidealannya karena berbagi faktor.
Dan akhir-akhir ini, muncul tuntutan KB tatap muka di awal tahun 2021 mengingat ada faktor kejenuhan dari peserta didik, selain faktor lain yang melandasinya.
(shf)