Efektivitas Pembelajaran Daring di Makassar Diminta Dievaluasi
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar , diminta untuk melakukan evaluasi sistem pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi COVID-19.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar , Al Hidayat Syamsu mengatakan, ada perbedaan signifikan antara pemebelajaran tatap muka dan daring , kecenderungan tersebut justru berpotensi menurunkan tingkat kompetensi belajar siswa.
"Responsibility pemerintah itu terkait efektivitas dan efesiensi dari modifikasi pembelajaran di sekolah masing-masing by online , intinya itu saja, ada tanggung jawab di sekolah masing-masing, jangan sampai dia udah naik ke kelas dua, sementara pembelajaran kelas satu dia tidak kuasai alias ketinggalan mata pelajaran," ujar legislator PDIP tersebut.
Dia melanjutkan bahwa, cukup banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan hal ini, modifikasi pembelajaran pendidik kata Hidayat, tidak optimal sampai ke masing-masing siswa, jika disdik masih tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka maka konsekuensinya pemebelajaran daring harus bisa berjalan optimal.
"Kan ada dua pilihan, kembali ke sekolah ada risiko besar, tapi kan dia tidak mau ambil, berarti dia ambil yang sedikit resikonya, tapi apakah dia paham bahwa dari sisi kompetensi justru itu yang paling besar risikonya," katanya.
Diapun meminta agar tiap sekolah memanfaatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan sistem daring , apalagi telah ada instruksi langsung dari pusat guna pemanfaatan anggaran tersebut.
"Inikan sudah jalan untuk manfaatkan anggaran ini (BOS) untuk kepentingan Covid-19 jadi, ini masih ada sekolah yang nda berani, pakai saja misalnya untuk tambah pemebeli kuota untuk siswa, ini jadi pertanyaan justru, kenapa masih ada sekolah yang tidak membelanjakan seperti itu," katanya.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar , Al Hidayat Syamsu mengatakan, ada perbedaan signifikan antara pemebelajaran tatap muka dan daring , kecenderungan tersebut justru berpotensi menurunkan tingkat kompetensi belajar siswa.
"Responsibility pemerintah itu terkait efektivitas dan efesiensi dari modifikasi pembelajaran di sekolah masing-masing by online , intinya itu saja, ada tanggung jawab di sekolah masing-masing, jangan sampai dia udah naik ke kelas dua, sementara pembelajaran kelas satu dia tidak kuasai alias ketinggalan mata pelajaran," ujar legislator PDIP tersebut.
Dia melanjutkan bahwa, cukup banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan hal ini, modifikasi pembelajaran pendidik kata Hidayat, tidak optimal sampai ke masing-masing siswa, jika disdik masih tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka maka konsekuensinya pemebelajaran daring harus bisa berjalan optimal.
"Kan ada dua pilihan, kembali ke sekolah ada risiko besar, tapi kan dia tidak mau ambil, berarti dia ambil yang sedikit resikonya, tapi apakah dia paham bahwa dari sisi kompetensi justru itu yang paling besar risikonya," katanya.
Diapun meminta agar tiap sekolah memanfaatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan sistem daring , apalagi telah ada instruksi langsung dari pusat guna pemanfaatan anggaran tersebut.
"Inikan sudah jalan untuk manfaatkan anggaran ini (BOS) untuk kepentingan Covid-19 jadi, ini masih ada sekolah yang nda berani, pakai saja misalnya untuk tambah pemebeli kuota untuk siswa, ini jadi pertanyaan justru, kenapa masih ada sekolah yang tidak membelanjakan seperti itu," katanya.
(agn)