Kasus Pagar Laut Bekasi, Bareskrim Polri Periksa Kades Segarajaya

JAKARTA - Kepala Desa (Kades) Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Abdul Rosyid memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus pagar laut Bekasi.

Abdul Rosyid mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui perihal kasus itu. Terlebih, pemagaran di perairan Bekasi terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai kades.



"Saya selaku kepala desa, kepala desa baru saya dilantik 14 Agustus 2023 jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tau ini pak. Tiba-tiba ini adanya dugaan seperti ini," kata Abdul Rosyid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).



Bahkan, Abdul Rosyid menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) pada kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Iya (tidak terlibat)," katanya.

Pada pemeriksaan hari ini, dia juga membawa sejumlah dokumen untuk disampaikan kepada penyidik, guna membantu mengungkap kasus tersebut.



Sementara itu, kuasa hukum Abdul Rosyid, Rahman Permana menyatakan, pihaknya hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau otentik begitu.

"Kami akan memberikan keterangan. Kami yakin Bareskrim Polri akan membuka perkara ini secara terang benderang dan profesional," sambungnya.

Sebelumnya, Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah memeriksa sepuluh saksi, termasuk PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait kasus pagar laut Bekasi, Jawa Barat.

"Iya kita undang untuk klarifikasi sebanyak 10 orang sebagai saksi, termasuk dari TRPN," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Adapun dugaan pemalsuan SHM itu, kata Djuhandani, didapatkan setelah melakukan penyelidikan dengan berbekal laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 7 Februari 2025.