Dalami Kasus Pagar Laut Bekasi, Bareskrim Periksa PT TRPN
loading...
Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri memeriksa 10 saksi, termasuk PT TRPN terkait kasus pagar laut Bekasi, Jawa Barat. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri memeriksa 10 saksi, termasuk PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait kasus pagar laut Bekasi, Jawa Barat.
"Iya kita undang untuk klarifikasi sebanyak 10 saksi, termasuk dari TRPN," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Raharjo Puro, Selasa (18/2/2025). Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 17 Februari 2025.
Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara membenarkan pemeriksaan terhadap beberapa orang kliennya. Penyidik tengah mendalami unsur pidana dalam kasus pagar laut Bekasi.
"Nanti akan dicari tahu apakah ada unsur pidananya atau tidak. Itu yang sedang didalami Bareskrim," katanya.
Deolipa mengatakan, PT TRPN akan menjalankan semua sanksi yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buntut pemasangan pagar laut termasuk membayarkan sanksi denda.
"Itu kisarannya Rp3 miliar dendanya dan ini akan dibayar PT TRPN," ucapnya.
Sebagai informasi, sebanyak 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Menurut Djuhandani, fakta itu didapatkan setelah melakukan penyelidikan dengan berbekal laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 7 Februari 2025.
Adapun objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55-56 KUHP.
"Yang mana terkait 93 sertifikat hak milik di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sekitar tahun 2022," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).
"Iya kita undang untuk klarifikasi sebanyak 10 saksi, termasuk dari TRPN," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Raharjo Puro, Selasa (18/2/2025). Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 17 Februari 2025.
Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara membenarkan pemeriksaan terhadap beberapa orang kliennya. Penyidik tengah mendalami unsur pidana dalam kasus pagar laut Bekasi.
"Nanti akan dicari tahu apakah ada unsur pidananya atau tidak. Itu yang sedang didalami Bareskrim," katanya.
Deolipa mengatakan, PT TRPN akan menjalankan semua sanksi yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buntut pemasangan pagar laut termasuk membayarkan sanksi denda.
"Itu kisarannya Rp3 miliar dendanya dan ini akan dibayar PT TRPN," ucapnya.
Sebagai informasi, sebanyak 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Menurut Djuhandani, fakta itu didapatkan setelah melakukan penyelidikan dengan berbekal laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 7 Februari 2025.
Adapun objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55-56 KUHP.
"Yang mana terkait 93 sertifikat hak milik di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sekitar tahun 2022," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).
(jon)
Lihat Juga :
