Kepala BKKBN Apresiasi Tren Keluarga Berisiko Stunting Turun di Palembang

“Jadi, puncak bonusnya sudah lewat. Hari ini kita sudah akan menuju ke 2035. Begitu masuk 2035 itu betul-betul dependency ratio sudah naik. Artinya, orang yang bekerja dibandingkan orang yang makan tapi tidak bekerja sudah semakin lebih banyak yang makan dan tidak bekerja karena sudah tua. Ageing population akan terjadi,” ujarnya.

Di Kota Palembang, kata Hasto, angka harapan hidup semakin naik, orang tua akan lebih banyak tetapi jumlah sandwich generation tidak meningkat karena banyak yang mengikuti program KB. Hasto memproyeksikan akhir bonus demografi Kota Palembang akan mundur sedikit.

“Mungkin karena masih banyak keluarga yang anaknya masih banyak," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Ratu Dewa berharap kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang.

"Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Palembang sendiri mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting.

Di antaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.

“Semoga kehadiran dokter Hasto di tengah-tengah warga Palembang dapat memberikan inspirasi sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kader KB dan juga keluarga di Palembang," ucapnya.

Di sisi lain, tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun. Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.

Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga. Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.