Kepala BKKBN Apresiasi Tren Keluarga Berisiko Stunting Turun di Palembang

PALEMBANG - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini, IPM Palembang mendekati Jakarta dan Yogyakarta, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan angka kemiskinan turun.

“Luar biasa," kata Hasto saat kunjungan kerja di Palembang, Selasa (21/5/2024).



Dia menyebut pendidikan di Kota Palembang cukup tinggi, pendapatan perkapitanya juga cukup tinggi, angka harapan hidupnya pun cukup tinggi. Tiga komponen ini menjadi indikator dalam rangka mengukur kualitas penduduk suatu wilayah.

Demikian halnya jumlah balita stunting di kota tersebut tidak terlalu banyak meski penduduknya cukup banyak. Jumlahnya hanya 414 balita.

"Saya terkejut tadi saat makan siang di restoran. Ternyata di sana disediakan telur untuk ibu hamil gratis. Saya baru lihat di Palembang, di tempat lain belum ada," ungkapnya.

Apresiasi Hasto disampaikan dalam kunjungan kerjanya selaku Kepala BKKBN RI ke Kota Palembang, dari 20-21 Mei 2024.



Dalam arahannya, Hasto menyampaikan yang sering diingatkan Presiden Jokowi adalah bonus demografi.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk, Supas, dan Proyeksi Penduduk 2020-2050, terlihat bahwa awal periode bonus demografi di Sumatera Selatan berada di 2015. Akhir periode tersebut diperkirakan akan terjadi setelah 2042.

“Jadi, puncak bonusnya sudah lewat. Hari ini kita sudah akan menuju ke 2035. Begitu masuk 2035 itu betul-betul dependency ratio sudah naik. Artinya, orang yang bekerja dibandingkan orang yang makan tapi tidak bekerja sudah semakin lebih banyak yang makan dan tidak bekerja karena sudah tua. Ageing population akan terjadi,” ujarnya.

Di Kota Palembang, kata Hasto, angka harapan hidup semakin naik, orang tua akan lebih banyak tetapi jumlah sandwich generation tidak meningkat karena banyak yang mengikuti program KB. Hasto memproyeksikan akhir bonus demografi Kota Palembang akan mundur sedikit.

“Mungkin karena masih banyak keluarga yang anaknya masih banyak," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Ratu Dewa berharap kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang.

"Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Palembang sendiri mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting.

Di antaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.

“Semoga kehadiran dokter Hasto di tengah-tengah warga Palembang dapat memberikan inspirasi sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kader KB dan juga keluarga di Palembang," ucapnya.

Di sisi lain, tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun. Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.

Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga. Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.

Begitupun dengan KRS yang memiliki rumah tidak layak, di Kecamatan Kertapati terbanyak, sebanyak 4.821 keluarga.