Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penamaan Jalan Bakal Dikaji Ulang

BANDUNG BARAT - Tim Teknis Penamaan Jalan dan Sarana Umum akan segera mengkaji ulang peraturan bupati (perbup) dan keputusan bupati (kepbup) Bandung Barat tentang penamaan jalan yang kini menjadi polemik. Sejak nama Jalan Raya Tangkubanparahu diubah menjadi Jalan Ir Soekarno dan diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra akhir pekan lalu, pihaknya banyak menerima masukan dan juga kritikan yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Kami akui perbup dan kepbup mengenai penamaan jalan ini ada kelemahan, di antaranya belum melibatkan partisipasi masyarakat, pakar ahli sejarah dari akademisi serta sosialisasi yang minim," tutur Sekretaris Tim Teknis Penamaan Jalan dan Sarana Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Hendra Trismayadi, Selasa (17/7/2018).

Program kegiatan penamaan jalan ini, kata dia, akan ditunda pelaksanaannya sampai tahun depan, hingga ada aturan payung hukum Perda tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana Umum. Ini agar semua tahapan dalam aturan hukum dilaksanakan dengan baik, serta memaksimalkan keinginan atau aspirasi masyarakat, tokoh, swasta, dan pemerintah.

"Perlu waktu yang terjadwal dengan tahapan yang terukur untuk sosialisasi ke masyarakat, sehingga nantinya ada titik temu semua keinginan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jalan Raya Tangkubanparahu yang sudah begitu terkenal dan sangat melegenda diganti menjadi Jalan Ir Soekarno. Plt Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra mengatakan, pemberian nama jalan merupakan salah satu aplikasi terjemahan Pemda KBB dalam melaksanakan Spirit of Bandung.

Namun, penggantian nama jalan itu ditolak sejumlah warga. Warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menurunkan pelang nama Bapak Proklamator yang dipasang oleh Plt Bupati KBB Yayat T Soemitra pada Jumat (13/7/2018). (Baca Juga: Warga Lembang Turunkan Pelang Nama Jalan Ir Soekarno(zik)