Demo di Yogyakarta Diwarnai Aksi Pecahkan 7 Gentong, Simbol Minta Tolong Rusaknya Demokrasi
loading...
Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Gugad Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada hari Senin (12/02/2024). Foto/Yohanes Demo/MPI
A
A
A
YOGYAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Gugad Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada hari Senin (12/02/2024). Aksi ini diwarnai dengan pemecahan tujuh gentong sebagai simbol permintaan pertolongan atas rusaknya demokrasi di Indonesia.
Humas Jaringan Gugad Demokrasi, Sana, menjelaskan bahwa tujuh gentong tersebut melambangkan tujuh dosa Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Dosa-dosa tersebut termasuk nepotisme, pelanggaran HAM, dan pengkhianatan terhadap reformasi 98.
"Tujuh gentong itu melambangkan tujuh dosa Jokowi. Kita berharap agar tujuh ketamakan Jokowi dan rezimnya dihancurkan dari muka bumi ini," kata Sana.
Aksi ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Menurut Sana, Jokowi telah menutup ruang demokrasi dan tidak menghormati HAM.
"Jokowi menunjukkan kekuasaannya secara maskulin dan hyper maskulinitas. Dia menguasai sumber daya alam dan nalar kritis elemen negara ini," ujar Sana.
Jaringan Gugad Demokrasi menuntut agar Jokowi dan kroninya dihukum atas pelanggaran yang telah dilakukan.
"Kami ingin Jokowi dan kroni-kroninya dihukum. Bahkan tidak harus menunggu sampai tanggal 14 Februari 2024, tetapi sebelum itu Jokowi harus mendapatkan hukuman secepatnya," kata Sana.
Humas Jaringan Gugad Demokrasi, Sana, menjelaskan bahwa tujuh gentong tersebut melambangkan tujuh dosa Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Dosa-dosa tersebut termasuk nepotisme, pelanggaran HAM, dan pengkhianatan terhadap reformasi 98.
"Tujuh gentong itu melambangkan tujuh dosa Jokowi. Kita berharap agar tujuh ketamakan Jokowi dan rezimnya dihancurkan dari muka bumi ini," kata Sana.
Aksi ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Menurut Sana, Jokowi telah menutup ruang demokrasi dan tidak menghormati HAM.
"Jokowi menunjukkan kekuasaannya secara maskulin dan hyper maskulinitas. Dia menguasai sumber daya alam dan nalar kritis elemen negara ini," ujar Sana.
Jaringan Gugad Demokrasi menuntut agar Jokowi dan kroninya dihukum atas pelanggaran yang telah dilakukan.
"Kami ingin Jokowi dan kroni-kroninya dihukum. Bahkan tidak harus menunggu sampai tanggal 14 Februari 2024, tetapi sebelum itu Jokowi harus mendapatkan hukuman secepatnya," kata Sana.
(hri)
Explore More