Aksi Demo Pelajar Tolak Program MBG di Papua Berujung Kekerasan, JPPI Kecam Tindakan Aparat
loading...
Demonstrasi pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jayapura dan Wamena, Papua diwarnai kericuhan dan tembakan air mata aparat, Senin (17/2/2025). Foto/iNews TV/Fredy Nuboba
A
A
A
JAKARTA - Demonstrasi pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jayapura dan Wamena, Papua diwarnai kericuhan, Senin (17/2/2025). Aksi demonstrasi pelajar yang ricuh tersebut harus membuat aparat menembakan gas air mata.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap siswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak program MBG.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat terhadap para siswa yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Senin (17/2/2025).
Ubaid mengatakan pihaknya menilai bahwa tindakan aparat yang menggunakan kekerasan dan gas air mata untuk membubarkan aksi demonstrasi merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh konstitusi.
“Kami juga menyesalkan adanya laporan mengenai siswa yang dipukul dan ditahan oleh aparat kepolisian,” katanya.
JPPI, kata Ubaid, juga menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan siswa di Papua.
“Kami menilai bahwa program MBG bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua,” ungkapnya.
“Sebaliknya, kami mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi siswa yang menuntut pendidikan bebas biaya dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ubaid.
Ubaid pun mengatakan bahwa JPPI percaya bahwa pendidikan adalah hak segala warga negara, tanpa terkecuali.
“Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan bebas biaya dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mendesak untuk bisa diterapkan di Papua,” tegasnya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap siswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak program MBG.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat terhadap para siswa yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Senin (17/2/2025).
Ubaid mengatakan pihaknya menilai bahwa tindakan aparat yang menggunakan kekerasan dan gas air mata untuk membubarkan aksi demonstrasi merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh konstitusi.
“Kami juga menyesalkan adanya laporan mengenai siswa yang dipukul dan ditahan oleh aparat kepolisian,” katanya.
JPPI, kata Ubaid, juga menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan siswa di Papua.
“Kami menilai bahwa program MBG bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua,” ungkapnya.
“Sebaliknya, kami mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi siswa yang menuntut pendidikan bebas biaya dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ubaid.
Ubaid pun mengatakan bahwa JPPI percaya bahwa pendidikan adalah hak segala warga negara, tanpa terkecuali.
“Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan bebas biaya dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mendesak untuk bisa diterapkan di Papua,” tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
