Provokasi Politik Orang-orang PKI Menjelang Tragedi Berdarah 30 September 1965
loading...
A
A
A
Aksi PKI mendapat dukungan Republik Rakyat China (RRC). Dalam siaran radio Peking (sekarang Beijing), RRC memuji langkah PKI, karena Ampai merupakan alat subversi sekaligus agresi imperialis di bidang kebudayaan untuk melemahkan revolusi Indonesia.
Usulan dibentuknya Angkatan V, yakni buruh dan tani yang dipersenjatai datang dari Asmu atau Asmoe Tjiptodarsono, Ketua Barisan Tani Indonesia (BTI), yang merupakan organisasi sayap PKI.
Usulan itu berlangsung menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965. Dalam pidatonya pada Februari 1965, Ketua CC PKI, DN Aidit kembali menegaskan perlunya merealisasikan usulan pembentukan Angkatan V yang bersenjata. Adanya barisan buruh dan tani yang dipersenjatai, terinspirasi oleh konsep yang dijalankan Partai Komunis China.
Aidit juga usul pada setiap angkatan, yakni Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian dibentuk komisaris politik. Lembaga yang ada akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit.
Provokasi politik yang dilakukan PKI menjelang 30 September 1965, adalah menghembuskan isu adanya Dewan Jenderal. Yakni sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat, yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno. Melalui isu penemuan dokumen Gilchrist, PKI berusaha melakukan penyesatan informasi.
PKI juga menghembuskan isu kelompok Nekolim hendak membunuh Bung Karno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio, dan Menteri/Panglima Angkatan Darat, A Yani. Jika rencana pembunuhan itu gagal, tentara Nekolim akan menyerbu Indonesia dengan bantuan kaki tangan mereka.
Demikian sejumlah provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965. Pasca peristiwa berdarah tersebut, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai partai terlarang.
3. Usul Angkatan V Dipersenjatai
Usulan dibentuknya Angkatan V, yakni buruh dan tani yang dipersenjatai datang dari Asmu atau Asmoe Tjiptodarsono, Ketua Barisan Tani Indonesia (BTI), yang merupakan organisasi sayap PKI.
Usulan itu berlangsung menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965. Dalam pidatonya pada Februari 1965, Ketua CC PKI, DN Aidit kembali menegaskan perlunya merealisasikan usulan pembentukan Angkatan V yang bersenjata. Adanya barisan buruh dan tani yang dipersenjatai, terinspirasi oleh konsep yang dijalankan Partai Komunis China.
Aidit juga usul pada setiap angkatan, yakni Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian dibentuk komisaris politik. Lembaga yang ada akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit.
4. Menghembuskan Isu Dewan Jenderal
Provokasi politik yang dilakukan PKI menjelang 30 September 1965, adalah menghembuskan isu adanya Dewan Jenderal. Yakni sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat, yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno. Melalui isu penemuan dokumen Gilchrist, PKI berusaha melakukan penyesatan informasi.
PKI juga menghembuskan isu kelompok Nekolim hendak membunuh Bung Karno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio, dan Menteri/Panglima Angkatan Darat, A Yani. Jika rencana pembunuhan itu gagal, tentara Nekolim akan menyerbu Indonesia dengan bantuan kaki tangan mereka.
Demikian sejumlah provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965. Pasca peristiwa berdarah tersebut, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai partai terlarang.
(eyt)