Menteri KKP Segel Gudang Ikan dan Lahan Reklamasi di Batam

Lahan reklamasi tidak memenuhi perizinan dasar persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL serta tidak memiliki izin reklamasi yang telah ditentukan.

Menurut Trenggono, dalam melakukan reklamasi, harus ada kajian terlebih dahulu agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar.

“Kegiatan proyek reklamasi ilegal akan dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum dimulai aktivitasnya, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kegiatan reklamasi tanpa izin,” bebernya.

Selain penyegelan gudang ikan import dan reklamasi, Menteri KKP RI ini juga meninjau penanganan wilayah pesisir Tanjung Bemban yang diduga terindikasi tercemar akibat limbah hitam.

Menteri KKP juga memfasilitasi peralihan perizinan terhadap 4 kapal ikan izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut yang saat ini diamankan PSDKP Batam.