Pengamat Nilai 2 Bacaleg PDIP Dapil Sultra Berpeluang Lolos ke Senayan

Sebab jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung maka perhatian masyarakat akan lebih fokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif.

"Sehingga calon-calon anggota legislatif PDIP, terutama DPR-RI bisa memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden sebagai motor penggerak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat wajib pilih. Hal itu akan menjadi efektif, apalagi dengan menawarkan program-program kerja calon presiden yang diusung," paparnya.

Selain itu, kata Najib, hal lain yang terpenting adalah para calon bisa membawa isu daerah ke pentas nasional agar gambaran kinerja mereka bisa kelihatan jika terpilih nanti. Jadi, tidak hanya sekadar terpilih akan tetapi bisa bekerja dan mewakili aspirasi masyarakat Sultra.

"Figur-figur di DPDIP cukup kapabel untuk itu. Misalnya Fajar Hasan, dia adalah anak muda yang banyak berkiprah di level nasional. Dia aktif sebagai pengurus ICMI Pusat dan juga KADIN. Selain itu dia juga fokus di persoalan pertambangan, dan bahkan masuk sebagai pengurus Asosiasi Penambang Nikel," ucapnya.

"Hari ini kita membutuhkan sosok yang bisa memperjuangkan bagaimana kemudian Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tempat mengelola sumber daya alam, dalam hal ini tambang, tetapi juga ada manfaat positif yang didapatkan," lanjut Najib.

Artinya, kata dia, mestinya ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah. Dan, itu membutuhkan peran legislator di Senayan yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara.
Sebab, hingga saat ini berdasarkan data dari Bappeda Sultra, kontribusi tambang terhadap pemasukan APBD Sultra masih sangat kecil.

"Kalau tidak salah hanya berkisar antara dua sampai tiga persen saja. Itu kan sangat ironis sebenarnya, karena kita memiliki potensi tambang yang berlimpah tetapi tidak memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya..

Olehnya itu, kata Najib, isu-isu pengelolaan tambang yang baik di Sultra harus terus didorong ke pusat agar mendapat perhatian serius pemerintah.
Tentunya, kata dia, Sultra butuh legislator yang dapat melobi pusat agar supaya ada sebuah bargaining kuat antara keinginan masyarakat Sultra yang diwakili oleh legislator dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan tambang.

Najib Husain mengakui bahwa dalam rangka memperjuangkan keinginan masyarakat terkait pengelolaan tambang tersebut, butuh figur legislator yang paham dan selama ini konsen dalam sektor pertambangan.

"Makanya menurut saya, PDIP sudah tepat mendorong salah satu figurnya dari pengusaha tambang, mengingat tidak banyak figur yang konsen dan fokus pada persoalan pertambangan. Kelemahan kita selama ini minim sekali yang bisa menyuarakan persoalan tambang karena tidak banyak yang paham tentang tambang ini," tutupnya.