Pengamat Nilai 2 Bacaleg PDIP Dapil Sultra Berpeluang Lolos ke Senayan

KENDARI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menetapkan enam nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Keenam bacaleg tersebut, Hugua, Hasrat Haji Nabi, Wa Ode Farida Sylvia Djarudju, Ahmad Safei, Fatimah, dan Muh Fajar Hasan.

Keenam bacaleh DPR-RI yang ditetapkan oleh PDIP tersebut mendapat perhatian dari pengamat politik HM Najib Husain. Ia menilai ada konfigurasi menarik dari keenam nama tersebut. Menurutnya, PDIP sebagai partai yang sudah mapan berani mendorong figur bukan hanya dari tataran senior dan berpengalaman, melainkan juga dari kalangan muda.

"Kita harus mengapresiasi ini, karena PDIP sedang berupaya menciptakan regenerasi kader di Sultra, sehingga proses pengkaderan tidak terputus," kata Najib, dalam keterangan tertulis diterima Kamis (4/5/2023).

Najib melihat, dari enam figur calon anggota DPR-RI yang didorong oleh PDIP itu, terdapat dua nama yang menarik dan menjadi perhatian publik, yaitu Hugua dan Muh Fajar Hasan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini menjelaskan, Hugua adalah incumbent yang memiliki banyak pengalaman. Selain saat ini masih menduduki kursi DPR-RI di Komisi II, Hugua juga pernah menjabat sebagai Bupati Wakatobi dua periode. "Sehingga menurut saya, peluang untuk bisa terpilih kembali, itu masih sangat besar," katanya.

Sementara Fajar Hasan merupakan figur baru yang dapat menjadi ruang terbuka bagi wajib pilih, terutama pemilih pemula untuk menitipkan harapan dan visi misi mereka kepada sosok Fajar Hasan.

"Menurut saya, Fajar sebagai tokoh pemuda yang belakangan ini aktif berorganisasi di level nasional akan menjadi kekuatan baru bagi PDIP. Apalagi, saya mengamati Fajar intens melakukan sosialisasi selama dua tahun terakhir," katanya.

Oleh karena itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah FISIP UHO Kendari ini mengatakan, dengan konfigurasi warna beragam di PDIP akan memberikan ruang atau peluang yang lebih besar bagi PDIP ke depan. Tidak menutup kemungkinan PDIP Sultra bisa mendapatkan dua kursi di DPR-RI.

Apalagi, lanjut Najib, dengan memanfaatkan efek pengusulan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden RI karena dengan memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

Sebab jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung maka perhatian masyarakat akan lebih fokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif.

"Sehingga calon-calon anggota legislatif PDIP, terutama DPR-RI bisa memanfaatkan isu-isu pemilihan presiden sebagai motor penggerak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat wajib pilih. Hal itu akan menjadi efektif, apalagi dengan menawarkan program-program kerja calon presiden yang diusung," paparnya.

Selain itu, kata Najib, hal lain yang terpenting adalah para calon bisa membawa isu daerah ke pentas nasional agar gambaran kinerja mereka bisa kelihatan jika terpilih nanti. Jadi, tidak hanya sekadar terpilih akan tetapi bisa bekerja dan mewakili aspirasi masyarakat Sultra.

"Figur-figur di DPDIP cukup kapabel untuk itu. Misalnya Fajar Hasan, dia adalah anak muda yang banyak berkiprah di level nasional. Dia aktif sebagai pengurus ICMI Pusat dan juga KADIN. Selain itu dia juga fokus di persoalan pertambangan, dan bahkan masuk sebagai pengurus Asosiasi Penambang Nikel," ucapnya.

"Hari ini kita membutuhkan sosok yang bisa memperjuangkan bagaimana kemudian Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi tempat mengelola sumber daya alam, dalam hal ini tambang, tetapi juga ada manfaat positif yang didapatkan," lanjut Najib.

Artinya, kata dia, mestinya ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah. Dan, itu membutuhkan peran legislator di Senayan yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara.
Sebab, hingga saat ini berdasarkan data dari Bappeda Sultra, kontribusi tambang terhadap pemasukan APBD Sultra masih sangat kecil.

"Kalau tidak salah hanya berkisar antara dua sampai tiga persen saja. Itu kan sangat ironis sebenarnya, karena kita memiliki potensi tambang yang berlimpah tetapi tidak memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya..

Olehnya itu, kata Najib, isu-isu pengelolaan tambang yang baik di Sultra harus terus didorong ke pusat agar mendapat perhatian serius pemerintah.
Tentunya, kata dia, Sultra butuh legislator yang dapat melobi pusat agar supaya ada sebuah bargaining kuat antara keinginan masyarakat Sultra yang diwakili oleh legislator dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan tambang.

Najib Husain mengakui bahwa dalam rangka memperjuangkan keinginan masyarakat terkait pengelolaan tambang tersebut, butuh figur legislator yang paham dan selama ini konsen dalam sektor pertambangan.

"Makanya menurut saya, PDIP sudah tepat mendorong salah satu figurnya dari pengusaha tambang, mengingat tidak banyak figur yang konsen dan fokus pada persoalan pertambangan. Kelemahan kita selama ini minim sekali yang bisa menyuarakan persoalan tambang karena tidak banyak yang paham tentang tambang ini," tutupnya.