PDIP Akui Pilkada Blitar dan Kediri Berpotensi Calon Tunggal

Sabtu, 20 Juni 2020 - 23:04 WIB
Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi (baju hitam) saat menghadiri acara haul Bung Karno di Kota Blitar, Sabtu (20/6/2020) malam. Foto/SINDOnews/Solichan Arif
BLITAR - Pilkada di Kabupaten Blitar memiliki potensi hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terjadi calon tunggal.

(Baca juga: Masih Zona Oranye dan Merah, Malang Raya Batal Normal Baru )

Artinya pilkada di Kabupaten Blitar, hanya akan ada satu pasangan calon yang melawan bumbung kosong. "Potensi (calon tunggal) ada, Kabupaten Blitar," ujar Ketua DPDP PDIP Jawa Timur, Kusnadi menjawab SINDOnews.com disela acara peringatan Haul Bung Karno di Kota Blitar, Sabtu (20/6/2020) malam.

Pasangan calon tunggal yang berpotensi tidak memiliki lawan tersebut adalah pasangan petahana Rijanto-Marheinis Urip Widodo yang saat ini menjabat Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Pasangan ini merupakan besutan PDIP yang pada pilkada tahun ini dikabarkan kembali menerima rekomendasi DPP PDIP.

Selain Kabupaten Blitar, Kusnadi juga menyebut Kabupaten Kediri, sebagai daerah yang juga berpotensi terjadi pilkada calon tunggal. "Kabupaten Kediri lho kabeh wes melu (semua sudah ikut) PDIP, partai yang ada disana. Lha terus gimana," kata Kusnadi yang juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.



Di pilkada Kabupaten Kediri, PDIP hampir pasti mengusung pasangan Hanindhito Himawan Pramono-Maria Ulfa. Hanindhito atau Dito merupakan putra Sekretaris Kabinet yang sekaligus politisi PDIP, Pramono Anung. Sedangkan Maria Ulfa merupakan Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri.

(Baca juga: Pertamina Bergolak, Serikat Pekerja Tolak Holding dan Subholding )

Apakah fenomena calon tunggal menunjukkan demokrasi tidak berjalan?. Kusnadi menegaskan calon tunggal juga demokratis. "Apakah itu tidak demokratis?, ya demokrasi," tegas Kusnadi. Dijelaskan Kusnadi, dalam pilkada calon tunggal rakyat masih memiliki hak untuk menyatakan setuju atau tidak.

Politisi yang juga berpengalaman sebagai dosen salah satu kampus swasta di Surabaya itu tidak melihat adanya hak rakyat yang dibunuh. "Mekanismenya (menyatakan hak setuju atau tidak) ya pilihan. Ya mesti pemilu," papar Kusnadi.
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More