Dinas Sosial Maros Salurkan BPNT dan PKH Tahap Kelima

Kamis, 10 Februari 2022 - 19:20 WIB
"Bantuan sosial ini masuk pada anggaran 2021, maka dari itu kami sempat merasa risau. Bagaimana pun, bantuan untuk masyarakat ini wajib untuk disalurkan. Untung saja saja PKSK dan para pengurus PKH ikut membantu mendata KKS yang akan menerima KPM," bebernya.

Tersisa 3.269 KKS yang masih dalam proses penyisiran. Chaidir menegaskan masih punya waktu 6 hari untuk mendeteksi siapa pemilik KKS tersebut.

"Masih ada 3.264 yang berusaha kami deteksi, ini dikarenakan banyak yang memiliki data ganda. Selain data ganda, terkadang ada nama yang sama tetapi NIK yang berbeda. Untuk itu saya harap masyarakat tidak ada yang berpikir bahwa ada oknum yang menahan," jelasnya.



Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, merasa harus turun langsung memantau penyaluran bansos tersebut.

"Kemarin kami telah raker dengan Menteri Sosial, masih ada sekitar Rp2 triliun yang belum tersalurkan . Olehnya itu, semua pihak harus melakukan gerakan cepat agar dana ini bisa sampai ke pihak-pihak yang berhak menerima," sebutnya.

Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan, Samsu menyarankan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin.

"Bantuan ini kami berikan tunai, tapi bukan berarti bisa dibelanjakan sesuka hati. Cukup dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, khususnya sembako," tutupnya.
(tri)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content