Dinas Sosial Maros Salurkan BPNT dan PKH Tahap Kelima

MAROS - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros menggelar penuntasan penyaluran bantuan sosial (bansos) BPNT dan PKH Kementerian Sosial. Bansos tahap kelima itu disalurkan di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (10/2/2022).

Penyaluran bantuan sosial tersebut dihadiri langsung Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang beserta rombongan ke Kabupaten Maros .

"Di sini hadir membersamai kita, perwakilan kita yang terus menyuarakan agar program kepentingan masyarakat dapat terus berlanjut. Alhamdulillah, saya sangat senang Bapak Samsung Niang bisa hadir secara langsung dan menyaksikan penyaluran bantuan sosial ini," ungkap Bupati Maros, AS Chaidir Syam.



Ia melanjutkan penyaluran bansos tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota lingkup Sulsel. Pemerintah pusat menargetkan selambat-lambatnya penyaluran bantuan dapat selesai pada Maret mendatang.

Penyaluran bantuan di Kabupaten Maros sendiri telah dilakukan empat tahap, dimana penyaluran tahap kelima pada hari ini dilakukan bekerjasama dengan Bank BNI Cabang Maros.

"Tahap satu telah dilaksanakan dari 15-30 November 2021 dengan KKS terdistribusi sebanyak 7.475. Kemudian tahap kedua, 21-24 Desember 2021 dengan KKS terdistribusi 1.784. Tahap ketiga, 6-11 Januari 2022 sebanyak 574 KKS terdistribusi dan tahap keempat, 4-8 Februari 2022 KKS terdistribusi 610," sebutnya.

Setelah terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 1.776 KKS telah dikeluarkan dari daftar penerima. Di antaranya 862 KKS yang ditemukan ganda bansos, 212 terdeteksi ASN/Polri, 241 pindah wilayah, terdeteksi mampu 202, dan 259 meninggal dunia.

Chaidir mengungkapkan sempat merasa risau, sebab di tanggal 15 November 2021 masih terdapat 15.483 KKS yang belum mendapatkan penyaluran bantuan sosial . Selanjutnya pada 6 Januari 2022, masih ada sekitar 5.600 KKS yang belum tersalurkan.

"Bantuan sosial ini masuk pada anggaran 2021, maka dari itu kami sempat merasa risau. Bagaimana pun, bantuan untuk masyarakat ini wajib untuk disalurkan. Untung saja saja PKSK dan para pengurus PKH ikut membantu mendata KKS yang akan menerima KPM," bebernya.

Tersisa 3.269 KKS yang masih dalam proses penyisiran. Chaidir menegaskan masih punya waktu 6 hari untuk mendeteksi siapa pemilik KKS tersebut.

"Masih ada 3.264 yang berusaha kami deteksi, ini dikarenakan banyak yang memiliki data ganda. Selain data ganda, terkadang ada nama yang sama tetapi NIK yang berbeda. Untuk itu saya harap masyarakat tidak ada yang berpikir bahwa ada oknum yang menahan," jelasnya.



Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, merasa harus turun langsung memantau penyaluran bansos tersebut.

"Kemarin kami telah raker dengan Menteri Sosial, masih ada sekitar Rp2 triliun yang belum tersalurkan . Olehnya itu, semua pihak harus melakukan gerakan cepat agar dana ini bisa sampai ke pihak-pihak yang berhak menerima," sebutnya.

Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan, Samsu menyarankan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin.

"Bantuan ini kami berikan tunai, tapi bukan berarti bisa dibelanjakan sesuka hati. Cukup dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, khususnya sembako," tutupnya.