Anak Rentan Terdampak Covid-19, Sekolah Belum Direkomendasikan Dibuka
Jum'at, 05 Juni 2020 - 08:42 WIB
"Apalagi saya membaca kebijakan yang diambil Presiden saja maju-mundur itu. Ketika kemarin (Presiden RI) pernah mengunjungi mal, mengunjungi beberapa infrastruktur ya, dikatakan siap. Tapi kemudian dievaluasi lagi. Ngomong belum siap," imbuhnya.
Dia menekankan, opini publik harus jadi acuan dalam pemerintah menetapkan kebijakan sebagai pertanggung jawaban. Sebab kebijakan yang diambil pemerintah, akan diperhadapkan oleh reaksi publik.
"Sebaiknya menurut saya, perlu ada survei juga untuk kebijakan itu. Perlu ada data. Kita belum ada data itu. Nanti kalau diberlakukan kebijakan masuk sekolah, itu harus dimuat argumentasi publiknya bahwa kita sudah beberapa kali dialog, konsultasi publik, atau survei, misalnya. Jadi ada pertanggungjawabannya," urai dia.
Sampai semua parameter itu dipenuhi, Akademisi asal Unhas inipun merekomendasikan agar pembelajaran jarak jauh atau daring (online) tetap dilakukan. Skenario belajar dari rumah cukup efektif dilakukan di tengah kondisi sekarang. Tahun ajaran baru sekolah yang sedianya dimulai tanggal 13 Juli tidak perlu diundur, jika penerapan itu dilakukan.
"Saya kira pada akhirnya menurut saya jangan memaksakan kebijakan lah, ya. Pemerintah ada kecenderungan saya lihat mau memaksakan di tengah situasi sekarang," sebut Adi.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Basri menuturkan, skenario pembukaan sekolah menunggu kebijakan pusat. Apalagi sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan pusat melalui Kemendikbud.
Dia mengaku, hal ini sudah beberapa kali didiskusikan dengan jajaran di Kemendikbud. Sebagai perwakilan pusat di daerah, pihaknya meminta agar ada pedoman yang diatur secara spesifik. Karena agenda new normal di sektor pendidikan penanganannya berbeda dibanding sektor lainnya.
"Kami meminta khusus di bidang pendidikan dibuat secara spesifik, secara khusus. Karena mau bagainanapun juga kondisi sekolah dengan lingkungan lainnya sangat berbeda. Tidak bisa disamakan siswa ketika berada di mall, dengan siswa berada di sekolah," tutur Basri.
Beberapa skenario kata dia, memang sudah disiapkan jika sekolah mulai dibuka. Namun hal ini belum final. Masih butuh kajian lebih lanjut. Aspek keselamatan komunitas sekolah, baik siswa, guru, pegawai tetap jadi pertimbangan.
"Saya terus terang saja selaku dinas pendidikan tidak mau bermain judi (bertaruh). Kami selalu mempertimbangkan secara matang untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dan unsur-unsur lain yang punya kemampuan bisa memberi masukan," paparnya.
Dia menekankan, opini publik harus jadi acuan dalam pemerintah menetapkan kebijakan sebagai pertanggung jawaban. Sebab kebijakan yang diambil pemerintah, akan diperhadapkan oleh reaksi publik.
"Sebaiknya menurut saya, perlu ada survei juga untuk kebijakan itu. Perlu ada data. Kita belum ada data itu. Nanti kalau diberlakukan kebijakan masuk sekolah, itu harus dimuat argumentasi publiknya bahwa kita sudah beberapa kali dialog, konsultasi publik, atau survei, misalnya. Jadi ada pertanggungjawabannya," urai dia.
Sampai semua parameter itu dipenuhi, Akademisi asal Unhas inipun merekomendasikan agar pembelajaran jarak jauh atau daring (online) tetap dilakukan. Skenario belajar dari rumah cukup efektif dilakukan di tengah kondisi sekarang. Tahun ajaran baru sekolah yang sedianya dimulai tanggal 13 Juli tidak perlu diundur, jika penerapan itu dilakukan.
"Saya kira pada akhirnya menurut saya jangan memaksakan kebijakan lah, ya. Pemerintah ada kecenderungan saya lihat mau memaksakan di tengah situasi sekarang," sebut Adi.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Basri menuturkan, skenario pembukaan sekolah menunggu kebijakan pusat. Apalagi sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan pusat melalui Kemendikbud.
Dia mengaku, hal ini sudah beberapa kali didiskusikan dengan jajaran di Kemendikbud. Sebagai perwakilan pusat di daerah, pihaknya meminta agar ada pedoman yang diatur secara spesifik. Karena agenda new normal di sektor pendidikan penanganannya berbeda dibanding sektor lainnya.
"Kami meminta khusus di bidang pendidikan dibuat secara spesifik, secara khusus. Karena mau bagainanapun juga kondisi sekolah dengan lingkungan lainnya sangat berbeda. Tidak bisa disamakan siswa ketika berada di mall, dengan siswa berada di sekolah," tutur Basri.
Beberapa skenario kata dia, memang sudah disiapkan jika sekolah mulai dibuka. Namun hal ini belum final. Masih butuh kajian lebih lanjut. Aspek keselamatan komunitas sekolah, baik siswa, guru, pegawai tetap jadi pertimbangan.
"Saya terus terang saja selaku dinas pendidikan tidak mau bermain judi (bertaruh). Kami selalu mempertimbangkan secara matang untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dan unsur-unsur lain yang punya kemampuan bisa memberi masukan," paparnya.
tulis komentar anda