Bupati Trenggalek dan DPRD Pastikan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Selasa, 05 Mei 2020 - 19:35 WIB
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin didampingi Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi turun langsung di Kecamatan Suruh untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.Foto/Edi Purwanto
TRENGGALEK - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin didampingi Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi turun langsung di Kecamatan Suruh untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tepat sasaran, Selasa (5/5/2020).
Dua desa yang dikunjungi kali ini adalah Desa Mlinjon dan Desa Suruh, di desa ini Bupati memastikan bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, KPE, PKH, dan BPNT dapat terdistribusi dengan baik
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Bupati Nur Arifin menuturkan di masa pandemi covid-19 ini kepala daerah di seluruh Indonesia diminta memastikan setiap bantuan sosial bisa terdistribusi secara tepat. Baik bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dikawal oleh kepala daerah agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Bupati menjelaskan, proses administrasi penyaluran bantuan yang ada di Trenggalek seperti Desa Mlinjon dan Suruh telah berhasil dilalui dan bantuannya juga sudah bisa diterimakan kepada masyarakat. "Pak Lurah di Desa Suruh ini sudah memastikan semuanya sudah melalui proses musyawarah," tutur Bupati Arifin.
Selanjutnya terkait dengan program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah kabupaten dalam hal ini Kartu Penyangga Ekonomi, Bupati meminta seluruh depo agar harga kebutuhan yang dibeli melalui KPE tidak terlalu mahal.
Hal ini ditegaskan oleh pria yang akrab disapa Mas Ipin mengingat masyarakat yang menjadi penerima KPE adalah rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan karena terdampak akibat pandemi wabah corona.
"Kami tidak menunjuk depo. Tapi depo adalah yang selama ini yang sudah bermitra dengan BRI saya pesan tolong harga jangan mahal-mahal, ini bantu orang miskin jangan ambil kesempatan di sini," pinta bupati.
Di saat yang sama bupati menyebut untuk bantuan PKH dan BPNT semuanya sudah berjalan secara normal. Hingga beberapa waktu kedepan Pemkab Trenggalek juga akan terus mengawal hal ini sampai kemudian BLT dari Kemensos yang akan disalurkan melalui PT Pos dan Himbara telah turun.
Lebih lanjut pemimpin muda ini terus menghimbau bagi kepala desa untuk terus melakukan transparansi terkait penentuan penerima bantuan sosial. Kepala desa diminta untuk mengumumkan daftar penerima bantuan tersebut di kantor desa masing-masing atau melalui website yang sudah dikelola desa.
Dua desa yang dikunjungi kali ini adalah Desa Mlinjon dan Desa Suruh, di desa ini Bupati memastikan bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, KPE, PKH, dan BPNT dapat terdistribusi dengan baik
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Bupati Nur Arifin menuturkan di masa pandemi covid-19 ini kepala daerah di seluruh Indonesia diminta memastikan setiap bantuan sosial bisa terdistribusi secara tepat. Baik bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dikawal oleh kepala daerah agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Bupati menjelaskan, proses administrasi penyaluran bantuan yang ada di Trenggalek seperti Desa Mlinjon dan Suruh telah berhasil dilalui dan bantuannya juga sudah bisa diterimakan kepada masyarakat. "Pak Lurah di Desa Suruh ini sudah memastikan semuanya sudah melalui proses musyawarah," tutur Bupati Arifin.
Selanjutnya terkait dengan program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah kabupaten dalam hal ini Kartu Penyangga Ekonomi, Bupati meminta seluruh depo agar harga kebutuhan yang dibeli melalui KPE tidak terlalu mahal.
Hal ini ditegaskan oleh pria yang akrab disapa Mas Ipin mengingat masyarakat yang menjadi penerima KPE adalah rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan karena terdampak akibat pandemi wabah corona.
"Kami tidak menunjuk depo. Tapi depo adalah yang selama ini yang sudah bermitra dengan BRI saya pesan tolong harga jangan mahal-mahal, ini bantu orang miskin jangan ambil kesempatan di sini," pinta bupati.
Di saat yang sama bupati menyebut untuk bantuan PKH dan BPNT semuanya sudah berjalan secara normal. Hingga beberapa waktu kedepan Pemkab Trenggalek juga akan terus mengawal hal ini sampai kemudian BLT dari Kemensos yang akan disalurkan melalui PT Pos dan Himbara telah turun.
Lebih lanjut pemimpin muda ini terus menghimbau bagi kepala desa untuk terus melakukan transparansi terkait penentuan penerima bantuan sosial. Kepala desa diminta untuk mengumumkan daftar penerima bantuan tersebut di kantor desa masing-masing atau melalui website yang sudah dikelola desa.
tulis komentar anda