Bupati Trenggalek dan DPRD Pastikan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran

TRENGGALEK - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin didampingi Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi turun langsung di Kecamatan Suruh untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tepat sasaran, Selasa (5/5/2020).

Dua desa yang dikunjungi kali ini adalah Desa Mlinjon dan Desa Suruh, di desa ini Bupati memastikan bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, KPE, PKH, dan BPNT dapat terdistribusi dengan baik

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Bupati Nur Arifin menuturkan di masa pandemi covid-19 ini kepala daerah di seluruh Indonesia diminta memastikan setiap bantuan sosial bisa terdistribusi secara tepat. Baik bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dikawal oleh kepala daerah agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Bupati menjelaskan, proses administrasi penyaluran bantuan yang ada di Trenggalek seperti Desa Mlinjon dan Suruh telah berhasil dilalui dan bantuannya juga sudah bisa diterimakan kepada masyarakat. "Pak Lurah di Desa Suruh ini sudah memastikan semuanya sudah melalui proses musyawarah," tutur Bupati Arifin.

Selanjutnya terkait dengan program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah kabupaten dalam hal ini Kartu Penyangga Ekonomi, Bupati meminta seluruh depo agar harga kebutuhan yang dibeli melalui KPE tidak terlalu mahal.

Hal ini ditegaskan oleh pria yang akrab disapa Mas Ipin mengingat masyarakat yang menjadi penerima KPE adalah rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan karena terdampak akibat pandemi wabah corona.

"Kami tidak menunjuk depo. Tapi depo adalah yang selama ini yang sudah bermitra dengan BRI saya pesan tolong harga jangan mahal-mahal, ini bantu orang miskin jangan ambil kesempatan di sini," pinta bupati.

Di saat yang sama bupati menyebut untuk bantuan PKH dan BPNT semuanya sudah berjalan secara normal. Hingga beberapa waktu kedepan Pemkab Trenggalek juga akan terus mengawal hal ini sampai kemudian BLT dari Kemensos yang akan disalurkan melalui PT Pos dan Himbara telah turun.

Lebih lanjut pemimpin muda ini terus menghimbau bagi kepala desa untuk terus melakukan transparansi terkait penentuan penerima bantuan sosial. Kepala desa diminta untuk mengumumkan daftar penerima bantuan tersebut di kantor desa masing-masing atau melalui website yang sudah dikelola desa.

"Kebetulan tadi saya datang ke Desa Mlinjon dan juga Desa Suruh semua proses transparansinya sudah berjalan data semua sudah dibuka," jelas Bupati.

"Kalau ada pertanyaan pak itu kok sudah dapat program PKH kok dapat lagi, kemungkinan besar yang dapat PKH masih mungkin untuk mendapat BPNT. Sedangkan untuk yang lain-lain di pastikan tidak terjadi double," sambungnya.

Kecuali pada kasuistik tertentu di Trenggalek seperti jika terdapat warga yang masuk kategori miskin diluar daerah atau juga perantau, kemudian juga sangat terdampak dan butuh bantuan. Maka Pemkab Trenggalek secara kreatif akan terus mencari sumber pendanaan untuk mengcover kebutuhan mereka.

Hal ini dikarenakan Pak Presiden menyampaikan di dalam arahannya selain untuk memperketat isolasi, sering turun ke bawah memastikan ketepatan data, transparansi dibuka, nomor aduan kemudian juga dibuka. Maka selanjutnya adalah daerah diminta secara kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan guna mengcover orang yang mungkin belum tercover dari program-program reguler yang ada.

"Kita masih juga ada membuka donasi yang kita lalui lewat rekening infaq dan shodaqoh melalui Baznas, dan juga di beberapa desa juga sudah yang mempunyai UPZ," terang Bupati.

"Ini bisa secara bertahap, memang belum 100% bantuan ini semua turun terdistribusi tapi secara bertahap kita bersama legislatif akan turun mengajak bagaimana ketepatan sasaran dari penyaluran bansos dari Pemerintah," lanjutnya melengkapi.

Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut bantuan yang digelontorkan Pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat covid jumlahnya sudah cukup banyak. Sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk turun langsung memastikan semua bantuan yang diterimakan kepada masyarakat manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.

"Jadi ini bisa terealisasikan di masyarakat dan setelah kita cek ke beberapa tempat ternyata kalau kerjanya bener ya tidak sulit. Tapi yang viral-viral di medsos katanya sulit itu ternyata mungkin belum bisa berfikir atau kurang cerdas lah," ungkap Doding.

Selain itu Doding juga menyebut proses penyaluran bantuan yang ada di Kecamatan Suruh khususnya Desa Mlinjon ini terbilang lancar. Mulai dari proses penentuan penerima bantuan hingga ke musyawarah desa khusus untuk penentuan final semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang berarti, dan tidak seperti daerah-daerah lain yang justru melakukan protes pada Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait.

"Tapi ternyata di Kecamatan Suruh Desa Mlinjon ini juga enak, data tidak ada yang dobel, dari Dana Desa, dari APBD, dari Kemensos, itu semua berjalan dengan bagus," ucapnya.

"Kita harapkan semua bisa berjalan dengan bagus ditengah Bulan Mei ini semua bisa selesai, tahap kedua bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan harapan kita semua dampaknya covid-19 yang utamanya adalah tentang ekonomi kita menurun melambat ini bisa kita atasi bersama-sama," pungkasnya