Bupati Trenggalek dan DPRD Pastikan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Selasa, 05 Mei 2020 - 19:35 WIB
"Kebetulan tadi saya datang ke Desa Mlinjon dan juga Desa Suruh semua proses transparansinya sudah berjalan data semua sudah dibuka," jelas Bupati.
"Kalau ada pertanyaan pak itu kok sudah dapat program PKH kok dapat lagi, kemungkinan besar yang dapat PKH masih mungkin untuk mendapat BPNT. Sedangkan untuk yang lain-lain di pastikan tidak terjadi double," sambungnya.
Kecuali pada kasuistik tertentu di Trenggalek seperti jika terdapat warga yang masuk kategori miskin diluar daerah atau juga perantau, kemudian juga sangat terdampak dan butuh bantuan. Maka Pemkab Trenggalek secara kreatif akan terus mencari sumber pendanaan untuk mengcover kebutuhan mereka.
Hal ini dikarenakan Pak Presiden menyampaikan di dalam arahannya selain untuk memperketat isolasi, sering turun ke bawah memastikan ketepatan data, transparansi dibuka, nomor aduan kemudian juga dibuka. Maka selanjutnya adalah daerah diminta secara kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan guna mengcover orang yang mungkin belum tercover dari program-program reguler yang ada.
"Kita masih juga ada membuka donasi yang kita lalui lewat rekening infaq dan shodaqoh melalui Baznas, dan juga di beberapa desa juga sudah yang mempunyai UPZ," terang Bupati.
"Ini bisa secara bertahap, memang belum 100% bantuan ini semua turun terdistribusi tapi secara bertahap kita bersama legislatif akan turun mengajak bagaimana ketepatan sasaran dari penyaluran bansos dari Pemerintah," lanjutnya melengkapi.
Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut bantuan yang digelontorkan Pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat covid jumlahnya sudah cukup banyak. Sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk turun langsung memastikan semua bantuan yang diterimakan kepada masyarakat manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
"Jadi ini bisa terealisasikan di masyarakat dan setelah kita cek ke beberapa tempat ternyata kalau kerjanya bener ya tidak sulit. Tapi yang viral-viral di medsos katanya sulit itu ternyata mungkin belum bisa berfikir atau kurang cerdas lah," ungkap Doding.
Selain itu Doding juga menyebut proses penyaluran bantuan yang ada di Kecamatan Suruh khususnya Desa Mlinjon ini terbilang lancar. Mulai dari proses penentuan penerima bantuan hingga ke musyawarah desa khusus untuk penentuan final semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang berarti, dan tidak seperti daerah-daerah lain yang justru melakukan protes pada Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait.
"Tapi ternyata di Kecamatan Suruh Desa Mlinjon ini juga enak, data tidak ada yang dobel, dari Dana Desa, dari APBD, dari Kemensos, itu semua berjalan dengan bagus," ucapnya.
"Kalau ada pertanyaan pak itu kok sudah dapat program PKH kok dapat lagi, kemungkinan besar yang dapat PKH masih mungkin untuk mendapat BPNT. Sedangkan untuk yang lain-lain di pastikan tidak terjadi double," sambungnya.
Kecuali pada kasuistik tertentu di Trenggalek seperti jika terdapat warga yang masuk kategori miskin diluar daerah atau juga perantau, kemudian juga sangat terdampak dan butuh bantuan. Maka Pemkab Trenggalek secara kreatif akan terus mencari sumber pendanaan untuk mengcover kebutuhan mereka.
Hal ini dikarenakan Pak Presiden menyampaikan di dalam arahannya selain untuk memperketat isolasi, sering turun ke bawah memastikan ketepatan data, transparansi dibuka, nomor aduan kemudian juga dibuka. Maka selanjutnya adalah daerah diminta secara kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan guna mengcover orang yang mungkin belum tercover dari program-program reguler yang ada.
"Kita masih juga ada membuka donasi yang kita lalui lewat rekening infaq dan shodaqoh melalui Baznas, dan juga di beberapa desa juga sudah yang mempunyai UPZ," terang Bupati.
"Ini bisa secara bertahap, memang belum 100% bantuan ini semua turun terdistribusi tapi secara bertahap kita bersama legislatif akan turun mengajak bagaimana ketepatan sasaran dari penyaluran bansos dari Pemerintah," lanjutnya melengkapi.
Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut bantuan yang digelontorkan Pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat covid jumlahnya sudah cukup banyak. Sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk turun langsung memastikan semua bantuan yang diterimakan kepada masyarakat manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
"Jadi ini bisa terealisasikan di masyarakat dan setelah kita cek ke beberapa tempat ternyata kalau kerjanya bener ya tidak sulit. Tapi yang viral-viral di medsos katanya sulit itu ternyata mungkin belum bisa berfikir atau kurang cerdas lah," ungkap Doding.
Selain itu Doding juga menyebut proses penyaluran bantuan yang ada di Kecamatan Suruh khususnya Desa Mlinjon ini terbilang lancar. Mulai dari proses penentuan penerima bantuan hingga ke musyawarah desa khusus untuk penentuan final semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang berarti, dan tidak seperti daerah-daerah lain yang justru melakukan protes pada Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait.
"Tapi ternyata di Kecamatan Suruh Desa Mlinjon ini juga enak, data tidak ada yang dobel, dari Dana Desa, dari APBD, dari Kemensos, itu semua berjalan dengan bagus," ucapnya.
tulis komentar anda