Tekan Kemiskinan Akibat COVID-19, Khofifah Optimalkan Program Bansos
Rabu, 26 Agustus 2020 - 06:32 WIB
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Foto/dok
SURABAYA - Pandemi COVID-19 menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di 22 provinsi termasuk di Jawa Timur (Jatim). Pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
Bansos tersebut di antaranya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.
Namun hasilnya belum menggembirakan seperti yang diharapkan. Khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan disaat pandemi COVID-19 ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) menunjukkan, selama periode September 2019 - Maret 2020, persentase penduduk miskin di Jatim naik 0,89%. Dari 10,20% pada September 2019 menjadi 11,09% pada Maret 2020.
(Baca juga: Santri Ditangkap, Warga Kepung Polisi di Pondok Pesantren )
“Tentu kita wajib untuk melakukan evaluasi apa kira-kira yang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan lalu. Kita cari solusi bersama agar intervensi berikutnya lebih signifikan hasilnya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (25/8/2020).
Khofifah, menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah terintegrasi antara program dari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.
Program Jatim Puspa ini diwujudjan melalui pemberian bantuan modal sebesar Rp2,5 juta per KPM PKH yang telah graduasi untuk membangun kewirausahaan. “Saya berharap agar sinkronisasi program seperti PKH dengan Jatim Puspa bisa dilanjutkan dengan sinkronisasi program yang lain. Agar kemiskinan bisa kita turunkan, dan laju ekonomi masyarakat kita bisa kembali berjalan lancar,” imbuhnya.
(Baca juga: 2 Hari Menghilang, Pemancing di Blitar Ditemukan Tewas )
Sementara itu, Jatim di tahun 2020 ini memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp7,57 trilliun untuk 7.724 Desa. Realisasi sampai dengan 24 Agustus 2020 progress salur Dana Desa di Jatim sudah mencapai Rp5,971 triliun atau 78,87%.
Sedangkan progres Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan Pertama sebesar Rp517,89 milliar (99,96 %), bulan kedua Rp513,46 miliar (98,47 %), bulan ketiga Rp441,43 miliar (81,66%), bulan keempat Rp16,9 miliar (7,64%), dan bulan kelima Rp2,3 M (0,88%).
Secara keseluruhan BLT DD telah diberikan kepada 863.151 KPM di seluruh Jatim. Sebanyak dua kabupaten yang sudah salur 100% Dana Desa adalah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung
Bansos tersebut di antaranya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.
Namun hasilnya belum menggembirakan seperti yang diharapkan. Khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan disaat pandemi COVID-19 ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) menunjukkan, selama periode September 2019 - Maret 2020, persentase penduduk miskin di Jatim naik 0,89%. Dari 10,20% pada September 2019 menjadi 11,09% pada Maret 2020.
(Baca juga: Santri Ditangkap, Warga Kepung Polisi di Pondok Pesantren )
“Tentu kita wajib untuk melakukan evaluasi apa kira-kira yang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan lalu. Kita cari solusi bersama agar intervensi berikutnya lebih signifikan hasilnya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (25/8/2020).
Khofifah, menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah terintegrasi antara program dari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.
Program Jatim Puspa ini diwujudjan melalui pemberian bantuan modal sebesar Rp2,5 juta per KPM PKH yang telah graduasi untuk membangun kewirausahaan. “Saya berharap agar sinkronisasi program seperti PKH dengan Jatim Puspa bisa dilanjutkan dengan sinkronisasi program yang lain. Agar kemiskinan bisa kita turunkan, dan laju ekonomi masyarakat kita bisa kembali berjalan lancar,” imbuhnya.
(Baca juga: 2 Hari Menghilang, Pemancing di Blitar Ditemukan Tewas )
Sementara itu, Jatim di tahun 2020 ini memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp7,57 trilliun untuk 7.724 Desa. Realisasi sampai dengan 24 Agustus 2020 progress salur Dana Desa di Jatim sudah mencapai Rp5,971 triliun atau 78,87%.
Sedangkan progres Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan Pertama sebesar Rp517,89 milliar (99,96 %), bulan kedua Rp513,46 miliar (98,47 %), bulan ketiga Rp441,43 miliar (81,66%), bulan keempat Rp16,9 miliar (7,64%), dan bulan kelima Rp2,3 M (0,88%).
Secara keseluruhan BLT DD telah diberikan kepada 863.151 KPM di seluruh Jatim. Sebanyak dua kabupaten yang sudah salur 100% Dana Desa adalah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung
(msd)
tulis komentar anda