Keluarga dan Massa Pendukung Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Jakarta
loading...
A
A
A
"Saya sebagai kepala Suku Besar Pegunungan Tengah, kami mohon kepada KPK bahwa bapak Lukas Enembe sekarang ini dalam keadaan sakit. Sehingga kami meminta dokter khusus dari keluarga dan tidak meminta dari luar," tegas Elvis.
Lalu, dia juga meminta pemeriksaan terhadap Gubernur dilakukan di kediamannya di Koya Tengah, bukan ke Jakarta seperti disampaikan KPK.
"KPK kalau mau memeriksa datang ke Papua karena keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan izin untuk pergi keluar Papua. Dari sisi aturan negara ada, namun kami dari adat juga ada aturan, karena beliau adalah tokoh besar Papua," katanya.
"Mohon dipertimbangkan atau ditinjau kembali karena kami tidak mau rakyat menjadi korban. Tidak boleh ditarik secara paksa namun dengan pendekatan kuasa hukum atau lembaga lain yang datang dan mengambil keterangan bapak Lukas Enembe," sambungnya.
Pihakknya juga mempertanyakan terkait status penghargaan pengelolaan keuangan di Papua, yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD terjadi kejanggalan.
"Kami keluarga besar melihat 8 kali berturut-turut bapak Lukas enembe mendapatkan piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dari Menteri dalam negeri. Lalu kenapa sekarang dibilang korupsi," ucapnya.
Hal senada disampaikan keluarga Lukas Enembe, Ronald Kelnea, yang menyatakan pihaknya menegaskan jika Gubernur Papua Lukas Enembe tidak akan pergi berobat ke Jakarta, dan ini telah menjadi kesepakatan.
"Kami keluarga telah sepakat bahwa bapak Lukas Enembe tidak akan keluar dari rumah Koya untuk berobat ke Jakarta.
Diskriminasi yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan hari ini, maka kami bangsa Papua, pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta maka kami tetap tidak memperbolehkan untuk keluar," kata Ronald yang menjabat Ketua DPC Demokrat Nduga.
"Kami pihak keluarga kecewa mustinya negara memberikan penghargaan terbaik kepada bapak Lukas Enembe, bukan seperti ini. Apabila pemaksaan terjadi maka, rakyat Papua sudah sepakat akan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia," pungkasnya.
Lalu, dia juga meminta pemeriksaan terhadap Gubernur dilakukan di kediamannya di Koya Tengah, bukan ke Jakarta seperti disampaikan KPK.
"KPK kalau mau memeriksa datang ke Papua karena keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan izin untuk pergi keluar Papua. Dari sisi aturan negara ada, namun kami dari adat juga ada aturan, karena beliau adalah tokoh besar Papua," katanya.
"Mohon dipertimbangkan atau ditinjau kembali karena kami tidak mau rakyat menjadi korban. Tidak boleh ditarik secara paksa namun dengan pendekatan kuasa hukum atau lembaga lain yang datang dan mengambil keterangan bapak Lukas Enembe," sambungnya.
Pihakknya juga mempertanyakan terkait status penghargaan pengelolaan keuangan di Papua, yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD terjadi kejanggalan.
"Kami keluarga besar melihat 8 kali berturut-turut bapak Lukas enembe mendapatkan piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dari Menteri dalam negeri. Lalu kenapa sekarang dibilang korupsi," ucapnya.
Hal senada disampaikan keluarga Lukas Enembe, Ronald Kelnea, yang menyatakan pihaknya menegaskan jika Gubernur Papua Lukas Enembe tidak akan pergi berobat ke Jakarta, dan ini telah menjadi kesepakatan.
"Kami keluarga telah sepakat bahwa bapak Lukas Enembe tidak akan keluar dari rumah Koya untuk berobat ke Jakarta.
Diskriminasi yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan hari ini, maka kami bangsa Papua, pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta maka kami tetap tidak memperbolehkan untuk keluar," kata Ronald yang menjabat Ketua DPC Demokrat Nduga.
"Kami pihak keluarga kecewa mustinya negara memberikan penghargaan terbaik kepada bapak Lukas Enembe, bukan seperti ini. Apabila pemaksaan terjadi maka, rakyat Papua sudah sepakat akan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia," pungkasnya.
Explore More