Dua Daerah Masih Zona Merah COVID-19, Hanya 1 Daerah Zona Hijau

MAKASSAR - Dua wilayah di Sulsel masih berstatus zona merah dengan angka penularan COVID-19 yang masih tinggi. Sementara 16 wilayah lainnya berzona orange, 5 wilayah berzona kuning, dan hanya Kota Palopo yang telah masuk ke status zona hijau. Baca : Update COVID-19 di Sulsel: Positif Bertambah 130, Pasien Sembuh Naik 52

Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Sulsel per tanggal 25 Juni 2020, wilayah yang masuk zona merah atau resiko tinggi, yakni Makassar dan Gowa. Lalu, daerah yang masuk zona orange dengan resiko sedang yakni Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Wajo, Maros, Pangkep, Parepare, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Luwu utara dan Luwu Timur.

Sementara zona kuning atau kategori resiko rendah, yakni Jeneponto, Barru, Soppeng, Luwu dan Tana Toraja. "Yang (masuk zona) hijau baru Palopo," ungkap Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin, kepada SINDOnews.

"Kalau kita lihat sekarang untuk Sulsel kan baru satu zona hijau, yaitu Kota Palopo. Jadi harapannya Wajo sampai ke Bantaeng bisa ikuti Palopo untuk masuk zona hijau. Sehingga pelan-pelan kota lain bisa tergeser menjadi hijau semua," tambahnya.

Kata dia, penanganan COVID-19 di Sulsel masih berkutat pada program trisula. Atau yang disebut tiga upaya pengendalian pengendalian COVID-19, yakni massive tracking, intensive testing, dan public health education.

Ridwan mengemukakan, saat ini Sulsel berada pada momen memasuki puncak pandemi COVID-19. Hanya saja, dia belum bisa memastikan kapan kurva ini akan melandai, tergantung dari kerja sama masyarakat untuk patuh pada anjuran pemerintah.

"Pada situasi sekarang ini Sulsel kita berada persis di puncak pandeminya. Puncak pandeminya itu Juni-Juli. Tapi pertanyaannya kapan turun? Turunnya kurva ini sangat ditentukan oleh partisipasi kita untuk disiplin terhadap protokol kesehatan," tegasnya.

Gugus Tugas Covid-19 COVID pun turut mendukung rencana penerapan pembatasan perjalanan orang antar wilayah atau yang disebut sebagai traveling restriction. Ridwan menilai, langkah ini sebagai upaya untuk pengendalian peredaran kasus antar wilayah. Baca Juga : Skenario Pembatasan Wilayah di Tiap Daerah Harus Dilakukan Serentak

"Prinsip dasarnya adalah semakin ketat pembatasan perjalanan seseorang, berarti semakin terkendali misalnya pandemi. Semakin leluasa orang bergerak, berarti pergerakan virusnya semakin tinggi. Persoalan teknis terkait ini nanti akan diterjemahkan pada level kebijakan," ujar Ridwan.

Sementara itu Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengakui terjadinya penambahan kasus COVID-19 di beberapa daerah karena penularan dari Kota Makassar. Sebagai wilayah episentrum utama penularan, Makassar menjadi penyumbang terbesar peningkatan angka kasus di Sulsel.

"Terus terang kita agak jebol. Jadi Makassar ini, orang ke daerah pasti menularkan di sana. Maka kalau ini bisa kita kendalikan cepat, daerah-daerah bisa kendalikan cepat," tukas Nurdin, kemarin.

Kata Dia, penularan yang bermuara di Kota Makassar, perlu menjadi prioritas. Agar infeksi tidak menyebar luas ke daerah lain. Nurdin tak ingin kasus ini dianggap enteng, semua daerah di Sulsel pun mesti waspada, tanpa terkecuali. Diapun meminta tiap kepala daerah memaksimalkan percepatan penanganan COVID-19.

"Kalau saya jangan kita anggap enteng, makanya hal yang paling mendesak yang harus kita lakukan, masing-masing bupati dan wali kota pastikan warga yang masuk ke wilayahnya itu pastikan dia sehat, tidak ada gejala OTG, itu harus dipastikan. Demikian juga orang yang keluar dari daerah," papar Nurdin.

Hal ini ditegaskan Nurdin menyusul rencana memperketat pembatasan perjalanan warga antar wilayah. Kota Makassar yang disebut-sebut sebagai sumber penularan ke daerah, tengah mengkaji rencana ini untuk diterapkan.

Kebijakan pembatasan perjalanan antar wilayah ini dinilai efektif untuk menekan penularan. Dimana selama ini peningkatan terjadi karena masih bebasnya pergerakan atau aktivitas masyarakat.

Skenario pembatasan pergerakan akses antar wilayah ini ada prasyarat perjalanannya. Setidaknya, setiap warga yang ingin keluar masuk perbatasan wilayah, harus dipastikan sehat, dengan mengantongi surat keterangan bebas COVID-19.

"Tetapi saya ingin sampaikan, nanti surat keterangan sehat itu, betul-betul tanpa bayar. Jadi jangan memberatkan (masyarakat). Yang inti bagi kita adalah, kita ingin memastikan orang yang masuk dan keluar daerah itu orang yang tidak bermasalah dalam soal kesehatan," tegasnya.

Di tiap pintu perbatasan wilayah pun, harus disiapkan alur pemeriksaan yang efektif, namun tidak terlalu ribet. Jangan sampai, lanjut Nurdin, adanya pemeriksaan di tiap pintu batas wilayah, justru membuat warga menumpuk karena pemeriksaan yang terlalu lama. Disamping memastikan ada surat keterangan bebas Covid-19 yang bisa diperlihatkan.

"Jadi (pemeriksaan) cepat aja, ada scanner (pendeteksi suhu tubuh), sudah selesai, dan bikin beberapa jalur supaya tidak membuat orang terhambat dan menunggu terlalu lama. Pemeriksaan surat keterangan itu cukup selembar saja, nggak usah banyak macam-macamnya," urai dia.

Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel ini menambahkan, rencana memperketat akses perjalanan lintas wilayah ini harus diikuti serentak di semua wilayah. Bukan hanya di Kota Makassar. Pemerintah kabupaten/kota lainnya diminta menerapkan kebijakan serupa.

"Saya kira intinya sekarang dalah kita mengendalikan COVID-19 dengan cara bersama-sama. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersama-sama. Karena ini kepentingan bersama maka kita harus bekerja bersama-sama," tegas Nurdin. Baca Lagi : Surat Bebas COVID-19 Jadi Syarat Lintas Daerah di Sulsel

Menurut Nurdin, timbulnya infeksi baru di tiap daerah lainnya karena tidak ikut memperketat wilayah. Makanya kolaborasi secara serentak harus dilakukan.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus kolaborasi. Cukuplah kita kemarin agak bobol. Ya, kayak Selayar, tiba-tiba datang, ternyata dia reaktif. Jadi minimal orang yang masuk dan keluar dari Makassar itu kita pastikan tidak berpotensi menularkan," pungkasnya.