Pesimis Raih Adipura, Kinerja DLH Makassar Disorot
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 22:22 WIB
loading...
Kondisi TPA Tamangapa Makassar. TPA akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk meraih Piala Adipura. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Raihan penghargaan Adipura untuk Kota Makassar pada tahun 2022 ini disebut jauh dari harapan. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menampakkan kepasrahan akan hasil yang bakal diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Danny, sapaan akrabnya, bahkan mengaku pesimis bisa meraih penghargaan bergengsi dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan itu. Hal itu disebabkan indikator penilaian Adipura lebih banyak ditekankan pada pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).
Baca Juga: Pertahankan Adipura, DLH Parepare Genjot Penataan Lingkungan
"Ada beberapa (indikator) yang sudah bagus. Kecuali TPA, semua memenuhi syarat. Tapi syarat kunci penilaian Adipura itu di TPA," ungkap Danny.
Sementara yang terjadi di Makassar, pengelolaan TPA Tamangapa belum memadai. Danny menilai, kinerja instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tak maksimal dalam mengelola TPA.
"Kalau kebersihan saya rasa bisa kita kejar, tapi kalau mengenai TPA, agak sulit. Saya melihat bahwa instansi terkait tidak terlalu maksimal bekerja. Jadi saya agak pesimis karena TPA tidak diurus dengan baik," jelasnya.
Dirinya pun mengungkapkan rasa dongkolnya kepada instansi terkait lantaran minimnya usaha yang dilakukan dalam mengelola persampahan di Makassar. Bahkan, ia memastikan akan memberikan sanksi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar , Aryati Puspasari Abady berujar jika kondisi TPA di sejumlah daerah lain tak jauh berbeda dengan kondisi TPA Tamangapa. Kendati begitu, pihaknya sejak awal sudah berupaya keras untuk melakukan pembenahan.
“Di sana (TPA) kami benahi, karena saya juga banyak melihat TPA di daerah lain hampir tidak ada yang ideal, TPA itu di seluruh daerah tidak ada yang paling ideal,” ucapnya.
Puspa mengakui bahwa penilaian TPA memang punya bobot besar dalam penilaian Adipura. Secara keseluruhan, kira-kira ada 16 indikator atau penilaian dalam Adipura. Termasuk di dalamnya pasar, kantor-kantor pemerintahan, kecamatan, drainase, taman, dan sekolah.
"Yang harus jadi catatan bahwa TPA ini menjadi bobot yang cukup terbesar. Ini yang harus kami pikirkan bersama karena indikator khusus untuk TPA memang juga cukup ketat," katanya.
Baca Juga: Wali Kota Kembali Melakukan Sosialisasi Lomba Kawasan Adipura
Mantan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Makassar ini membeberkan, sudah ada penilaian awal terkait dokumen-dokumen di masing-masing pemerintah daerah. Dari 24 kabupeten kota di Sulsel, Makassar mendapatkan nilai paling tinggi. Kendati begitu, masih ada penilaian lanjutan, yakni kesesuaian antara dokumen dan kondisi yang ada di lapangan.
Puspa menyebut, yang saat ini tengah digodok adalah Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini dinilai cukup mendesak akibat keterbatasan lahan TPA sehingga memang diperlukan pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, ramah lingkungan dan teruji.
Menurut pengakuan Puspa, progres PSEL ini sudah mendapat review atau peninjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses tender kembali ditarget paling lambat bulan September mendatang.
“Lelang dibuka ke semua saluran, kami buatkan slot di website Makassar khusus PSEL, tapi kami juga akan dibantu oleh pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan). BI juga sudah bersedia jadi fasilitstor memasarkan proyek kita ke luar negeri,” pungkasnya.
Danny, sapaan akrabnya, bahkan mengaku pesimis bisa meraih penghargaan bergengsi dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan itu. Hal itu disebabkan indikator penilaian Adipura lebih banyak ditekankan pada pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).
Baca Juga: Pertahankan Adipura, DLH Parepare Genjot Penataan Lingkungan
"Ada beberapa (indikator) yang sudah bagus. Kecuali TPA, semua memenuhi syarat. Tapi syarat kunci penilaian Adipura itu di TPA," ungkap Danny.
Sementara yang terjadi di Makassar, pengelolaan TPA Tamangapa belum memadai. Danny menilai, kinerja instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tak maksimal dalam mengelola TPA.
"Kalau kebersihan saya rasa bisa kita kejar, tapi kalau mengenai TPA, agak sulit. Saya melihat bahwa instansi terkait tidak terlalu maksimal bekerja. Jadi saya agak pesimis karena TPA tidak diurus dengan baik," jelasnya.
Dirinya pun mengungkapkan rasa dongkolnya kepada instansi terkait lantaran minimnya usaha yang dilakukan dalam mengelola persampahan di Makassar. Bahkan, ia memastikan akan memberikan sanksi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar , Aryati Puspasari Abady berujar jika kondisi TPA di sejumlah daerah lain tak jauh berbeda dengan kondisi TPA Tamangapa. Kendati begitu, pihaknya sejak awal sudah berupaya keras untuk melakukan pembenahan.
“Di sana (TPA) kami benahi, karena saya juga banyak melihat TPA di daerah lain hampir tidak ada yang ideal, TPA itu di seluruh daerah tidak ada yang paling ideal,” ucapnya.
Puspa mengakui bahwa penilaian TPA memang punya bobot besar dalam penilaian Adipura. Secara keseluruhan, kira-kira ada 16 indikator atau penilaian dalam Adipura. Termasuk di dalamnya pasar, kantor-kantor pemerintahan, kecamatan, drainase, taman, dan sekolah.
"Yang harus jadi catatan bahwa TPA ini menjadi bobot yang cukup terbesar. Ini yang harus kami pikirkan bersama karena indikator khusus untuk TPA memang juga cukup ketat," katanya.
Baca Juga: Wali Kota Kembali Melakukan Sosialisasi Lomba Kawasan Adipura
Mantan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Makassar ini membeberkan, sudah ada penilaian awal terkait dokumen-dokumen di masing-masing pemerintah daerah. Dari 24 kabupeten kota di Sulsel, Makassar mendapatkan nilai paling tinggi. Kendati begitu, masih ada penilaian lanjutan, yakni kesesuaian antara dokumen dan kondisi yang ada di lapangan.
Puspa menyebut, yang saat ini tengah digodok adalah Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini dinilai cukup mendesak akibat keterbatasan lahan TPA sehingga memang diperlukan pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, ramah lingkungan dan teruji.
Menurut pengakuan Puspa, progres PSEL ini sudah mendapat review atau peninjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses tender kembali ditarget paling lambat bulan September mendatang.
“Lelang dibuka ke semua saluran, kami buatkan slot di website Makassar khusus PSEL, tapi kami juga akan dibantu oleh pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan). BI juga sudah bersedia jadi fasilitstor memasarkan proyek kita ke luar negeri,” pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
