Polemik Rel KA, Anggota DPR Minta Pemkot Makassar-Pemprov Sulsel Berhenti Debat

"Saya menghargai pemikiran wali kota, tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa berpikir dengan baik. Jangan sampai kita berharap elevated, tapi malah mangkrak akibat tidak adanya biaya," urainya.

"Saya sangat paham bahwa keahlian wali kota dari sisi perencanaan itu baik, tetapi tentu harus juga memikirkan kondisi kondisi yang dihadapi oleh pemerintah. Mari sama sama mencari solusi, bahwa kalau mau memutuskan sesuatu, harus memikirkan masyarakat, termasuk anggarannya," sambung politisi Partai Golkar ini.

Dia menjelaskan, konsep kereta api yang dimulai di Sulsel ini adalah konsep kereta api Trans Sulawesi. Diharapkan kereta api Makassar-Parepare bisa selesai sehingga bisa dilanjutkan ke Mamuju, lalu memutar sampai ke Palu, kemudian ke Kendari, dan akhirnya tiba di Manado.

"Sehingga terhubunglah kereta api Trans Sulawesi. Itulah master plan kereta api ini, untuk jangka panjang," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus beradu argumen terkait ancaman banjir yang akan terjadi di Makassar sekaitan dengan pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E.

Pemerintah Kota Makassar menyebut jika konstruksi rel kereta api dipaksakan menggunakan at grade, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, Pemkot kukuh menginginkan agar konstruksinya dibuat melayang atau elevated.

"Ini kalau at grade, bukan bikin kereta api, tapi bikin bendungan. Kalau nanti ada apa-apa, yang disalahkan lagi presiden, karena ini program nasional. Makassar ini saya tahu betul karakternya. Nanti terbawa-bawa lagi pimpinan negara, dibully lagi. Saya kan die hard-nya beliau, tapi saya bela juga rakyat saya," jelas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, belum lama ini.

Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengklaim desain rel kereta api (KA) yang dikonsep at grade akan bebas banjir. Bahkan disebutkan jika bisa aman terhadap banjir dengan peroide 50 tahun.