Polemik Rel KA, Anggota DPR Minta Pemkot Makassar-Pemprov Sulsel Berhenti Debat

MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel ) berhenti berdebat terkait konstruksi rel kereta api (KA) Makassar-Parepare segmen E.

Dia meminta agar kedua pihak duduk bersama membahas masalah tersebut, dan mencari jalan keluar agar tidak semakin berpolemik. Dengan begitu, transportasi massal itu bisa segera beroperasi.



"Saya sarankan untuk duduk bersama karena jangan sampai, wali kota juga punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri dan dari pihak kementerian secara teknis dan biaya mungkin menjadi pertimbangan sehingga kereta api poros Maros Makassar konsepnya bukan elevated," jelasnya.

Kendati demikian, dia menilai konsep at grade yang ditetapkan kementerian sudah cukup tepat dengan sejumlah pertimbangan. Mulai dari lokasi pembangunan hingga pembiayaan.

"Contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Boleh dikata timbul pembengkakan biaya dalam proses perjalanannya yang tidak sedikit. Itu anggarannya sampai selesai bisa Rp100 sampai Rp110 triliun. Padahal awalnya berdasarkan perencanaan hanya 85 triliun. Jadi tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan," bebernya.

Hamka menjelaskan konsep rel elevated atau melayang sebenarnya bisa saja diterapkan. Itu memungkinkan jika memang sudah tak ada jalur untuk at grade. Sementara hal itu tidak terjadi dalam proyek kereta api segmen E.

"Saya sudah mencermati laporan yang sudah disampaikan Balai Kereta Api, tidak ada pemukiman padat yang dipotong di situ, hanya di dalamnya itu ada empang," tuturnya.

Meski begitu, dirinya tetap menghargai pemikiran Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dan pihak lain yang menginginkan konsep rel elevated. Hanya saja, dia menginginkan agar semua pihak bersama-sama mencari solusi.

Dia khawatir, kondisi yang terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung juga terjadi di kereta api Makassar-Parepare. Padahal, proyek ini memiliki nilai investasi yang cukup besar, mencapai Rp8 triliun.



"Saya menghargai pemikiran wali kota, tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa berpikir dengan baik. Jangan sampai kita berharap elevated, tapi malah mangkrak akibat tidak adanya biaya," urainya.

"Saya sangat paham bahwa keahlian wali kota dari sisi perencanaan itu baik, tetapi tentu harus juga memikirkan kondisi kondisi yang dihadapi oleh pemerintah. Mari sama sama mencari solusi, bahwa kalau mau memutuskan sesuatu, harus memikirkan masyarakat, termasuk anggarannya," sambung politisi Partai Golkar ini.

Dia menjelaskan, konsep kereta api yang dimulai di Sulsel ini adalah konsep kereta api Trans Sulawesi. Diharapkan kereta api Makassar-Parepare bisa selesai sehingga bisa dilanjutkan ke Mamuju, lalu memutar sampai ke Palu, kemudian ke Kendari, dan akhirnya tiba di Manado.

"Sehingga terhubunglah kereta api Trans Sulawesi. Itulah master plan kereta api ini, untuk jangka panjang," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus beradu argumen terkait ancaman banjir yang akan terjadi di Makassar sekaitan dengan pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E.

Pemerintah Kota Makassar menyebut jika konstruksi rel kereta api dipaksakan menggunakan at grade, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, Pemkot kukuh menginginkan agar konstruksinya dibuat melayang atau elevated.

"Ini kalau at grade, bukan bikin kereta api, tapi bikin bendungan. Kalau nanti ada apa-apa, yang disalahkan lagi presiden, karena ini program nasional. Makassar ini saya tahu betul karakternya. Nanti terbawa-bawa lagi pimpinan negara, dibully lagi. Saya kan die hard-nya beliau, tapi saya bela juga rakyat saya," jelas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, belum lama ini.

Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengklaim desain rel kereta api (KA) yang dikonsep at grade akan bebas banjir. Bahkan disebutkan jika bisa aman terhadap banjir dengan peroide 50 tahun.



Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Iqbal Suhaeb menyebut, hal itu sudah melalui sejumlah kajian. Kata dia, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel sudah melakukan visibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.

“Hasilnya Q.50 tahun itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debit hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.