Banyak Bermasalah, Kantor Kelurahan Dialihkan ke Posko Makassar Recover

Kata dia, status lahan yang tidak jelas bisa berakibat fatal di kemudian hari. Apalagi jika menggunakan anggaran pemerintah di atas lahan yang bukan aset daerah.



"Ini kami pantau dan verifikasi, kami meminta ke lurah terkait kejelasan status lahannya. Bahkan kami sudah menyurat ke kelurahan agar disampaikan ke kami terkait kejelasan status. Kan biasa tidak jelas statusnya, dan itu tidak bisa kami kerjakan. Jadi harus jelas status dulu baru bisa melakukan proyek pekerjaan," urai Elsi, sapaan akrabnya.

Meski begitu, dia menyebut sudah ada rencana pengusulan anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan. Rencananya, setiap kantor kelurahan akan dialokasikan masing-masing Rp2 miliar.

"Itu mulai dari anggaran perencanaan sampai anggaran fisik. Intinya kami minta kejelasan status lahan dulu ke lurah," pungkasnya.