DPRD Sulbar Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Rabu, 13 Juli 2022 - 21:12 WIB
loading...
DPRD Sulbar Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021
DPRD Sulbar bersama pemerintah provinsi telah menetapkan empat ranperda baru, salah satunya Ranperda APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah alias Perda. Foto/Dok Pemprov Sulbar
A A A
MAMUJU - DPRD Sulbar bersama pemerintah provinsi telah menetapkan empat ranperda baru, salah satunya Ranperda APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah alias Perda. Selanjutnya, tinggal menunggu register dari Kementerian Dalam Negeri.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar , Rabu (13/7/2022). Rapat dihadiri Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar . Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingj Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim

Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi, mengatakan proses penetapan ranperda itu telah melalui persetujuan bersama, melalui rapat paripurna, pemandangan fraksi, termasuk mendengarkan jawaban dan pandangan Gubernur Sulbar.

Baca Juga: Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Penanganan Stunting

"Kita berharap keempat perda ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja yang telah dilakukan DPRD selama ini," kata Suraidah.

Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh DPRD, utamanya terkait empat ranperda yang telah disetujui menjadi perda.

"Maka tahapan selanjutnya adalah rancangan Perda akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Akmal.

Ia mengatakan, keempat ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga: Pemprov Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Sriwijaya Air

Menurutnya, pembahasan APBD 2022 dan 2023 tidak bisa dilanjutkan sebelum ditetapkan menjadi Perda, itu juga setelah mendapatkan register dan evaluasi dari Mendagri.

"Untuk itu kami meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempercepat proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri," tandas Ditjen Otda itu.
(tri)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1970 seconds (11.210#12.26)