Percepat Penurunan Stunting, Pj Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI

Selasa, 13 Juni 2023 - 18:52 WIB
loading...
Percepat Penurunan Stunting, Pj Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI
Kunjungan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Nuryamin diterima Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Senin (12/06/2023)
A A A
JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin serta sejumlah OPD berkunjung ke Kantor BKKBN RI di Jakarta, Senin (12/06/2023).

Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan BKKBN terkait percepatan penurunan angka stunting di Sulbar. Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

"Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat," katanya.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Hasto mengatakan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan ke depan adalah pendampingan terhadap calon pengantin (catin) dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Percepat Penurunan Stunting, Pj Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI


"Pendampingan catin ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.

"Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran," pungkasnya.
(ars)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2215 seconds (0.1#10.140)