Aturan KHDPK Picu Konflik Horizontal di Jabar
Jum'at, 13 Mei 2022 - 12:36 WIB
loading...
Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jawa Barat, Nace Peran melakukan musyawarah. Foto: Agung/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah meneken dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 287 Tahun 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
Mengacu pada SK tersebut, kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare "dilepas" dari Perhutani dan kembali dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.
Selain Perhutanan Sosial, kebijakan KHDPK itu juga diklaim ditujukan untuk kepentingan penataan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Baca juga: Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan
Namun, alih-alih bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, penerapan aturan KHDPK di lapangan ternyata jauh dari harapan. Ironisnya lagi, penerapan aturan KHDPK justru cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok "kapitalis" yang hendak mengeruk kekayaan dari kawasan hutan.
"Terbitnya SK menteri nomor 287 terkait KHDPK ini sangat memprihatinkan karena jauh dari konsep-konsep kehutanan. Terbitnya regulasi ini justru cenderung lebih memberikan ruang kepada kelompok reforma agraria untuk kepentingan permukiman, bisnis, dan sebagainya. Artinya, ini sangat jauh menyimpang dari konsep konservasi," beber Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jawa Barat, Nace Permana, Jumat (13/5/2022).
Terbukti, lanjut Nace, sejak SK tersebut terbit 5 April 2022 lalu, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok reforma agraria tersebut sudah mulai berupaya mengambil alih kawasan hutan yang selama ini dikelola oleh Perhutani, termasuk LMDH. Kondisi tersebut, kata Nace, akhirnya memicu konflik horizontal.
Dia mencontohkan, di Kabupaten Karawang, kelompok reforma agraria sudah memasang papan pengumuman di kawasan hutan yang selama ini dikelola Perhutani dan LMDH. Bahkan, kata Nace, mereka sudah berani melarang Perhutani dan LMDH memasuki kawasan yang mereka klaim bagian dari KHDPK.
Baca: Soal Konflik Agraria, Jokowi Ingin Rakyat Dapat Kepastian Hukum
Mengacu pada SK tersebut, kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare "dilepas" dari Perhutani dan kembali dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.
Selain Perhutanan Sosial, kebijakan KHDPK itu juga diklaim ditujukan untuk kepentingan penataan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Baca juga: Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan
Namun, alih-alih bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, penerapan aturan KHDPK di lapangan ternyata jauh dari harapan. Ironisnya lagi, penerapan aturan KHDPK justru cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok "kapitalis" yang hendak mengeruk kekayaan dari kawasan hutan.
"Terbitnya SK menteri nomor 287 terkait KHDPK ini sangat memprihatinkan karena jauh dari konsep-konsep kehutanan. Terbitnya regulasi ini justru cenderung lebih memberikan ruang kepada kelompok reforma agraria untuk kepentingan permukiman, bisnis, dan sebagainya. Artinya, ini sangat jauh menyimpang dari konsep konservasi," beber Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jawa Barat, Nace Permana, Jumat (13/5/2022).
Terbukti, lanjut Nace, sejak SK tersebut terbit 5 April 2022 lalu, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok reforma agraria tersebut sudah mulai berupaya mengambil alih kawasan hutan yang selama ini dikelola oleh Perhutani, termasuk LMDH. Kondisi tersebut, kata Nace, akhirnya memicu konflik horizontal.
Dia mencontohkan, di Kabupaten Karawang, kelompok reforma agraria sudah memasang papan pengumuman di kawasan hutan yang selama ini dikelola Perhutani dan LMDH. Bahkan, kata Nace, mereka sudah berani melarang Perhutani dan LMDH memasuki kawasan yang mereka klaim bagian dari KHDPK.
Baca: Soal Konflik Agraria, Jokowi Ingin Rakyat Dapat Kepastian Hukum
Lihat Juga :
