Anggota DPRD Kabupaten Bone Kompak Soroti Kinerja ASN
loading...
DPRD Kabupaten Bone menggelar lanjutan rapat gabungan komisi dan membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021, Senin (18/4/2022). Foto/Justang Muhammad
A
A
A
BONE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menggelar lanjutan rapat gabungan komisi dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Watampone, Senin (18/4/2022). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan dan dihadiri semua komisi DPRD Bone.
Sejumlah anggota DPRD Bone ramai-ramai menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone .
Anggota Fraksi Gerindra DPRR Bone, Fahri Rusli mengungkapkan bagian hukum yang membuat Peraturan Daerah (Perda) banyak tidak dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup).
"Ini menjadi catatan baru buat Kabupaten Bone, ketika di 2022 ini, sudah ada lima tahun ini ada Perda tanpa Perbup, apa kinerja ASN yang terkait menangani ini, untuk apa kita memberikan LKPJ kalau tidak memberikan dampak apa-apa terhadap daerahnya," kata Fahri Rusli.
Tak hanya itu, Anggota Fraksi Golkar Bone, A Adriani Page menanyakan terkait Indeks Pembangunan manusia. Menurutnya, Kabupaten Bone tertinggal sangat jauh dari kabupaten lain.
"Perlu diketahui dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, kita berada di posisi kedua dari terakhir yang artinya cuma Kabupaten Jenneponto yang di bawah kita," ujarnya.
"Selain itu, banyaknya pembangunan dari kontraktor yang bermasalah terkait pembangunan jalan dan ini akan menjadi catatan buruk oleh Pemerintah Kabupaten Bone ," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bone lainnya, Saipullah Latief menyoroti banyaknya jabatan-jabatan lowong, baik itu eselon 2, eselon 3, dan eselon 4.
"Banyaknya jabatan-jabatan seperti contohnya Camat Bengo. Masyarakat di sana pak Ketua, sudah jenuh walaupun mungkin pemerintahnya bagus. Sejak periode pertama Bupati Bone (Andi Fahsar Padjalangi), dia menjadi camat dan sampai hari ini tidak pernah dimutasi, stagnan disitu," ungkap Saifullah.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Watampone, Senin (18/4/2022). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan dan dihadiri semua komisi DPRD Bone.
Sejumlah anggota DPRD Bone ramai-ramai menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone .
Anggota Fraksi Gerindra DPRR Bone, Fahri Rusli mengungkapkan bagian hukum yang membuat Peraturan Daerah (Perda) banyak tidak dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup).
"Ini menjadi catatan baru buat Kabupaten Bone, ketika di 2022 ini, sudah ada lima tahun ini ada Perda tanpa Perbup, apa kinerja ASN yang terkait menangani ini, untuk apa kita memberikan LKPJ kalau tidak memberikan dampak apa-apa terhadap daerahnya," kata Fahri Rusli.
Tak hanya itu, Anggota Fraksi Golkar Bone, A Adriani Page menanyakan terkait Indeks Pembangunan manusia. Menurutnya, Kabupaten Bone tertinggal sangat jauh dari kabupaten lain.
"Perlu diketahui dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, kita berada di posisi kedua dari terakhir yang artinya cuma Kabupaten Jenneponto yang di bawah kita," ujarnya.
"Selain itu, banyaknya pembangunan dari kontraktor yang bermasalah terkait pembangunan jalan dan ini akan menjadi catatan buruk oleh Pemerintah Kabupaten Bone ," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bone lainnya, Saipullah Latief menyoroti banyaknya jabatan-jabatan lowong, baik itu eselon 2, eselon 3, dan eselon 4.
"Banyaknya jabatan-jabatan seperti contohnya Camat Bengo. Masyarakat di sana pak Ketua, sudah jenuh walaupun mungkin pemerintahnya bagus. Sejak periode pertama Bupati Bone (Andi Fahsar Padjalangi), dia menjadi camat dan sampai hari ini tidak pernah dimutasi, stagnan disitu," ungkap Saifullah.
(agn)
Explore More