Bahas LKPJ, Dewan Pertanyakan Penurunan PAD dan Realisasi Fisik

PALOPO - Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Wali Kota Palopo, Tahun Anggaran (TA) 2021, berlangsung alot, Senin (18/4/2022).

Pasalnya, 7 anggota Badan Anggaran (Banggar) yang hadir di Ruang Musyawarah, mempertanyakan sejumlah laporan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo .

Diantaranya, terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021, progres sejumlah proyek yang tidak sampai 100 persen, hingga persoalan pelayanan kesehatan.

"Bukan mencari-cari kesalahan, tetapi bagaimana kita bisa aman terkait LKPJ Wali Kota Palopo," kata Anggota Banggar, Baharman Supri.

"Semua realisasi PAD tahun 2021 turun jika dibanding kan PAD 2020. Ini yang perlu diperjelas Pemerintah Kota Palopo, kendala-kendala yang dialami sehingga terjadi penurunan PAD hampir di segala sektor," lanjutnya.



Sementara itu, Anggota Banggar lainnya, Andi Herman Wahidin, dalam kesempatan yang sama mempertanyakan kegiatan fisik secara umum. Alasan tidak terealisasinya hingga 100 persen sementara anggarannya terserap 10 persen disoal.

"Contohnya, pembangunan kantor DPRD Palopo , katanya anggaran tahun 2021 terserap 100 persen, namun saya lihat di lapangan proyek tersebut menyeberang, masih ada kegiatan di tahun 2022. Sehingga muncul pertanyaan dari kami, kenapa dibayar 100 persen jika masih ada kegiatan belum selesai," ujar Andi Herman Wahidin.

Lanjut Legislator Gerindra, Nuraeny, mengingatkan agar Pemkot Palopo tidak main-main soal pekerjaan fisik, utamanya yang berada di daerah terpencil atau pegunungan.

"Jangan kira kami tidak melakukan pengawasan hingga ke wilayah pegunungan. Saya sendiri yang akan turun. Seperti proyek pembangunan sarana kesehatan, takut, normalisasi sungai, kami akan turun memastikan kualitas pekerjaan para rekanan," ujarnya dengan nada tinggi.